8 Photos
Detik-Detik OJK Umumkan Gebrakan Baru Mereformasi Industri Keuangan RI
OJK menyiapkan lima agenda reformasi industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun hingga 2028 untuk memperkuat keuangan dan kepercayaan publik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memberikan pemaparan dalam diskusi bersama wartawan media massa di Bali, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, OJK mendorong penguatan industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) melalui agenda reformasi struktural Raising the Bars periode 2025–2028 untuk membangun industri yang lebih sehat, kuat, berdaya tahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono memaparkan lima agenda utama reformasi. Kelimanya meliputi penguatan permodalan dan ketahanan keuangan, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, perlindungan pemegang polis dan konsumen, pemulihan kepercayaan publik, serta penyelarasan dengan praktik terbaik internasional. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Agenda pertama mencakup peningkatan ekuitas minimum secara bertahap, penerapan New Risk-Based Capital (New RBC), konsolidasi industri, serta penguatan kapasitas dan ketahanan perusahaan. OJK juga mewajibkan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi paling lambat 31 Desember 2026. Sementara itu, agenda kedua diarahkan pada peningkatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengawasan berbasis risiko agar industri berjalan lebih transparan dan akuntabel. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Agenda ketiga difokuskan pada penguatan perlindungan pemegang polis, peserta, dan konsumen melalui transparansi informasi produk dan layanan serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Adapun agenda keempat diarahkan pada pemulihan kepercayaan publik melalui penguatan integritas pasar, perilaku pelaku usaha (market conduct), keterbukaan informasi, kualitas layanan, dan penanganan pengaduan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Agenda kelima mencakup penyelarasan industri dengan praktik terbaik internasional melalui penerapan standar akuntansi IFRS 17 atau PSAK 117, pengembangan New RBC, penyelarasan kerangka pengaturan dan pengawasan, aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta penguatan kerja sama internasional melalui International Association of Insurance Supervisors (IAIS). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pelaksanaan reformasi dilakukan secara bertahap. Pada 2025, fokus diarahkan pada implementasi awal PSAK 117 dan persiapan New RBC. Memasuki 2026, perusahaan asuransi ditargetkan memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, sedangkan perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Pada tahun yang sama, OJK menargetkan finalisasi infrastruktur Program Penjaminan Polis (PPP) dan penyelesaian spin-off UUS. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pada 2027, reformasi dilanjutkan dengan implementasi New RBC dengan target KRSM paling sedikit 120 persen dan D-SI paling sedikit 135 persen, serta aktivasi PPP. Sementara pada 2028, PPP ditargetkan beroperasi penuh paling lambat Januari. OJK juga menargetkan pemenuhan ekuitas minimum tahap kedua sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun bagi perusahaan asuransi dan Rp1 triliun hingga Rp2 triliun bagi perusahaan reasuransi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Melalui lima agenda tersebut, OJK berharap reformasi struktural dapat memperkuat kondisi keuangan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Implementasi secara konsisten diharapkan mewujudkan industri PPDP yang semakin tangguh, kompetitif, selaras dengan standar internasional, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)