OJK Terbitkan Panduan Baru, Ajak Bank Biayai Gedung Hijau
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan dalam mempercepat transformasi bangunan gedung hijau atau Green Building di Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL) sebagai acuan praktis bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan yang terukur.
Panduan tersebut diluncurkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, serta Kamar Dagang Indonesia pada Senin (16/11/2026).
Dian mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perbankan diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendukung transformasi sektor riil.
"Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil," ujar Dian dalam siaran pers, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan investasi rendah karbon. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Adapun panduan SLL tersebut memuat sejumlah referensi praktis, mulai dari strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) dan target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT), hingga mekanisme pengukuran dan verifikasi kinerja keberlanjutan.
SLL memiliki perbedaan dengan pembiayaan green loan. Jika green loan mengharuskan penggunaan dana untuk proyek hijau tertentu, SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian KPI dan SPT yang telah disepakati antara bank dan debitur.
Dengan demikian, pembiayaan dapat diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target keberlanjutan yang terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air pada bangunan.
Meski demikian, implementasi SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan debitur. Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur juga menjadi hal penting.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, penerapan bangunan gedung hijau merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.
"Kami berharap practical guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia," ujarnya.
Adapun, penerbitan panduan ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.
(asr/asr) [Gambas:Video CNBC]