Nilai Ganti Rugi Korban Fintech Dana Syariah (DSI) Capai Rp1,07 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat mencatat nilai ganti rugi atas 5.102 korban fintech peer to peer (p2p) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) yang memenuhi persyaratan mencapai Rp1,07 triliun.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, LPSK membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI sejak 1 April hingga 16 Mei 2026. Selanjutnya, laporan restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026).
"LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan," ujar Achmadi dalam keterangan resmi, dikutip Senin, (16/11/2026).
Menurut Achmadi, hasil penghitungan yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
Dalam menghitung kerugian riil korban pada perkara dengan dugaan skema Ponzi, LPSK menerapkan pendekatan yang memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh nilai kerugian riil secara objektif.
Seiring dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan perhitungan restitusi.
"Data tersebut telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ungka Agusman terpisah.
Berdasarkan informasi perkara, dugaan tindak pidana yang merugikan lender pinjaman daring (pindar) DSI berkaitan dengan penggunaan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah sebagai modus untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi berskala besar, antara lain melalui manipulasi proyek fiktif dengan menggunakan data peminjam (borrower) yang telah ada.
Selain skema ponzi, perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain, meliputi penggelapan dalam jabatan, penipuan termasuk melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta transaksi tanpa dokumen yang sah.
(Mentari Puspadini/asr)