BI & OJK Sepakat Atur Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama terkait operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan pada hari ini, Senin (16/11/2026).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dicky Kartikoyono.
Dicky mengatakan petunjuk pelaksaan ini memberikan pedoman koordinasi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, hingga bagaimana keduanya melaksanakan kewenangan masing-masing dalam berkoordinasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan.
Menurut Dicky, operasionalisasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dalam beleid itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di luar pengadilan.
"Saat ini kita sudah punya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun masih terpisah antara sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Kemudian amanat Undang-Undang P2SK minta supaya kita menyatukan antara sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran," ujar Dicky dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, Senin (16/11/2026).
Dia mengatakan perbedaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lama dan baru dibentuk adalah penyelesaian sengketa. Dulu, bila sengketa tidak bisa diselesaikan di tingkat internal, maka langsung dibawa ke pengadilan.
Saat ini, bila sengketa tidak bisa diselesaikan di tingkat internal, maka harus dibawa terlebih dahulu ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan.
Hal ini terjadi usai pengadilan memberikan perintah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan.
Proses penyelesaian akan dilakukan oleh mediator, arbiter, dan juga ajudikator yang independen. Sementara, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya berperan sebagai fasilitator dalam prosesnya.
Dari proses ini, Dicky menekankan, konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain dalam penyelesaian sengketa, apakah itu ke Bank Indonesia, atau mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan.
Sebab, dengan adanya LAPS, proses penyelesaian sengketa sudah terkoordinasi antar instansi.
"Penguatan terkait dengan proses ini kalau tidak tercapai kesepakatan, konsumen bisa meminta pengaduannya diproses LAPS, dan industri harus ikut agar bisa selesai di LAPS. Kalau yang lalu mungkin langsung ke pengadilan, sekarang harus terlebih dahulu masuk ke LAPS. Itu yang menjadi pembeda antara LAPS yang ada saat ini dengan ke depan," tambahnya.
(arj/arj)