Emiten RI Ini Garap Program Rumah Subsidi Prabowo
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Ketika banyak pengembang masih menunggu kepastian aturan rumah subsidi, PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) justru malah bergerak masuk. Melalui entitas anak terkendalinya, PT Repower Global Sinergitama (RGST), REAL resmi meneken Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Ardias Bayu Pratama atau Riscon Group.
Kesepakatan ini menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya disepakati kedua pihak. Kini kerja sama tersebut naik kelas menjadi perjanjian definitif lewat pembentukan KSO RGST - RISCON GROUP, sebuah kerja sama operasi non-badan hukum.
Proyeknya adalah kawasan perumahan Grand Riscon Darmaga di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isinya tidak hanya rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga unit komersial. REAL pun mendapat dua mesin nilai sekaligus dalam satu kawasan.
Poin paling menarik ada di skema bagi hasil. RGST berhak atas 57% laba bersih proyek, sedangkan Riscon Group mendapat 43%. REAL bukan sekadar partisipan, melainkan pemegang porsi terbesar.
Karena RGST adalah entitas anak terkendali, seluruh kontribusi proyek akan mengalir langsung ke laporan keuangan konsolidasian REAL. Manajemen menilai KSO ini berpotensi memberi kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian sekaligus memperluas segmentasi pasar perseroan. Perjanjian berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri berencana menaikkan batas penghasilan penerima rumah subsidi hingga Rp17 juta per bulan. Kebijakan ini akan membuka pintu bagi kelas menengah yang selama ini terjepit: tidak masuk skema subsidi, tetapi juga belum mampu membeli rumah komersial.
Batas di Jabodetabek, termasuk Bogor, saat ini sudah berada di Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah atau peserta Tapera. Jika naik ke Rp17 juta, pasar calon pembeli di sekitar proyek REAL akan melebar lagi.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Pitoyono, menyebut kebijakan ini akan mengerek permintaan, terutama dari generasi milenial. Ini akan meluaskan pangsa subsidi berkali-kali lipat. Ia juga melihat peluang bagi pengembang untuk memasarkan rumah seharga Rp300 juta-Rp600 juta kepada kelompok pembeli baru. Real Estat Indonesia (REI) bahkan memproyeksikan penjualan rumah subsidi bisa melonjak 30%-40%.
Di sisi lain, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melompat dari 229.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025. Tahun ini pemerintah memasang target lebih tinggi lagi, yakni 350.000 unit. Hingga 28 September 2026, realisasinya sudah mencapai 160.070 unit. BP Tapera masih mencatat potensi permintaan 48.679 unit dan memproyeksikan penyaluran Oktober sebesar 37.300 unit.
Keterjangkauan pembeli juga makin terdongkrak setelah terbit keputusan Menteri Keuangan yang memperpanjang tenor KPR subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Cicilan yang lebih ringan berarti lebih banyak keluarga yang mampu membeli.
REAL juga memilih medan yang tepat. Jawa Barat adalah provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi secara nasional, yakni 25.669 unit atau 22,56% dari total per Juli 2026. Grand Riscon Darmaga berada tepat di provinsi tersebut, di kawasan penyangga Jabodetabek.
Di saat pasar masih menanti aturan teknis perluasan rumah subsidi, REAL sudah mengantongi perjanjian definitif dengan porsi laba mayoritas.
Kombinasi kebijakan yang makin longgar, pasar FLPP yang terus membesar, lokasi di provinsi dengan permintaan tertinggi, dan struktur bagi hasil yang menguntungkan menempatkan REAL di posisi terdepan untuk menangkap gelombang permintaan rumah subsidi berikutnya.
(ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC]