Prabowo Mau Tutup 750 BUMN, Negara Bisa Hemat Rp100 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 750 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir 2026. Langkah ini menjadi bagian dari perampingan perusahaan negara sekaligus upaya memperbaiki tata kelola dan menekan pemborosan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).

Ia mengatakan, sebanyak 328 perusahaan telah ditutup. Prabowo menegaskan, perampingan dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai tidak beres, sementara perusahaan yang kuat dan menguntungkan dipertahankan.

Prabowo juga menyoroti besarnya biaya operasional BUMN, mulai dari gaji direksi dan komisaris hingga sewa gedung, sewa mobil, dan rapat kerja. Ia menyebut penutupan 328 perusahaan sejauh ini telah menghemat Rp50 triliun dari biaya overhead.

"Berarti saya berharap kita bisa tambah menghemat Rp50 triliun lagi. Kalau 300 bisa Rp50 triliun, 700-an kira-kira bisa Rp100 triliun!" kata Prabowo.

Adapun Prabowo mengaku terkejut saat mengetahui jumlah BUMN yang semula ia perkirakan sekitar 300 ternyata mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak usaha. Menurutnya, persoalan tata kelola juga tercermin dari laporan keuangan yang dibesar-besarkan demi memperoleh bonus.

Baca: Prabowo Terima Banyak Laporan Penyimpangan Jumlah Ekspor Batu Bara RI

Dia pun membenarkan bahwa 1.074 perusahaan tersebut telah berubah menjadi entitas politik. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian digunakan untuk mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu. 

"Itu saya gregetan, ini uang rakyat kemudian mereka seenaknya nipu luar biasa. Dia bikin laporan keuangan, keuntungannya dibesar-besarin supaya dia dapat bonus, waduh!" kata Prabowo.

Prabowo pun menegaskan bahwa permasalahan tata kelola perlu dibenahi. Dia memberikan contoh pembangunan gedung atau jembatan bila diberikan kepada perusahaan swasta akan dihitung dengan teliti. 

Sementara itu, apabila dikerjakan perusahaan pelat merah justru anggarannya membengkak. "Dipikir ah ini kan negara, dia nyolong dia mark-up. Kecenderungannya juga BUMN itu maaf saja saya bicara apa adanya, jadi sumber dana untuk penguasa," kata Prabowo. 

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]