Bursa Mineral & Komoditas Meluncur 1 Januari 2027, Namanya Icomex?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bursa mineral dan komoditas strategis yang akan resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Nantinya, bursa mineral dan komoditas strategis bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

"Semua sedang disiapkan," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo Hadi menekankan, pastinya komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas utama kekayaan alam Indonesia, a.l. CPO, nikel, batu bara.

"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. misalnya CPO, nikel, batu bara," ucapnya.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujarnya.

Adapun, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya opsi penggabungan dengan ICDX ke bursa komoditas milik negara, Icomex. Namun, Prasetyo Hadi enggan menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan kelak di bursa tersebut.

"Ada nanti kita lihat ini, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," ucapnya.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sendiri merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Bursa tersebut akan dikelola di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun Indonesia Reference Price sehingga harga acuan komoditas ekspor Indonesia dibentuk di dalam negeri, bukan lagi mengacu pada bursa luar negeri.

Presiden Prabowo menilai selama puluhan tahun Indonesia berada dalam posisi sebagai produsen utama berbagai komoditas dunia, tetapi belum memiliki pengaruh terhadap pembentukan harga. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai tambah perdagangan belum sepenuhnya dinikmati Indonesia.