Prabowo Ungkap PT PAL, Pindad, PTDI Nyaris Dijual ke Asing

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis yang bergerak di industri pertahanan sempat ingin dijual ke pihak asing. 

Ia secara khusus menyebut tiga perusahaan industri pertahanan, yakni PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Prabowo kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang disebutnya mulai menunjukkan hasil. Menurut dia, PT PAL kini telah memiliki kemampuan membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.

Sementara itu, PT Pindad disebutnya baru memperoleh kontrak ekspor dari Arab Saudi untuk penyediaan senjata.

"Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut kapan rencana penjualan BUMN strategis tersebut sempat muncul maupun pihak yang dimaksud akan menjadi calon pembelinya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan pemerintahannya telah menutup 240 BUMN bermasalah. Jumlah itu akan bertambah hingga 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, hingga 800 BUMN yang tidak efisien.

"31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," kata Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat hampir Rp70 triliun hanya dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang ditutup.

"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun sudah kita hemat, saudara-saudara," ujarnya.