AS Perpanjang "Izin" Beli Minyak Rusia, Indonesia Bisa Tenang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat kembali melonggarkan sanksi terhadap Rusia dengan memperpanjang izin pembelian minyak mentah dan produk turunannya. Kebijakan ini diambil di tengah lonjakan harga energi global yang semakin menekan banyak negara.

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat (17/4/026) waktu setempat menerbitkan izin sementara selama satu bulan. Izin ini memungkinkan transaksi minyak Rusia yang sudah berada di laut tetap bisa dilanjutkan.

Melansir AFP, Sabtu (18/4/2026), lisensi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS tersebut berlaku untuk minyak dan produk petroleum yang telah dimuat ke kapal hingga Jumat, dan dapat dibeli hingga pukul 00.01 waktu setempat pada 16 Mei 2026. Langkah ini sekaligus memperpanjang kebijakan pelonggaran sebelumnya yang telah berakhir pada 11 April lalu.

Pilihan Redaksi Iran Buka Selat Hormuz, Begini Kondisi Sebenarnya di Lokasi Pemerintah Respons Pembukaan Selat Hormuz, Pasokan Energi Aman Selat Hormuz Dibuka, 2 Kapal Pertamina yang Tertahan Siap Berlayar

Adapun Indonesia telah mendapatkan komitmen pasokan minyak dan LPG dari Rusia. Artinya, pelonggaran sanksi ini turut menjamin pembelian dan pengiriman ke Indonesia tidak terganggu.

Keputusan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang dua hari sebelumnya menyebut Washington tidak akan memperpanjang izin tersebut, termasuk untuk minyak Rusia maupun Iran.

Kebijakan pelonggaran ini dilakukan untuk meredam gejolak pasokan energi global yang dipicu konflik antara AS dan Israel dengan Iran.

Sebagai respons, Teheran sempat menutup akses di Selat Hormuz, jalur penting pengiriman energi dunia. Penutupan ini membuat harga minyak melonjak tajam dan memberi tekanan besar pada negara-negara, terutama yang bergantung pada impor energi.

Kenaikan harga juga terjadi di dalam negeri AS, di mana harga bensin meningkat dan membebani rumah tangga, terutama menjelang pemilu paruh waktu tahun ini. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran karena berpotensi memberi ruang bagi Rusia untuk tetap mendapatkan pendapatan dari sektor energi, yang dinilai penting untuk mendanai perang di Ukraina.

Dalam pertemuan para menteri keuangan Group of Seven di Washington, Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menegaskan Rusia tidak seharusnya diuntungkan dari situasi konflik di Iran. Ia juga bilang Ukraina tidak boleh menjadi "korban sampingan" dari dinamika geopolitik tersebut.

Sebagai informasi, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022 telah menjadi konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

 

(luc/luc) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]