Uang Mampet di Bank, Apa Kata BI-OJK?
Jakarta, CNBC Indonesia - Likuiditas yang melimpah di sistem perbankan tak mampu mendongkrak penyaluran kredit pada tahun lalu, hingga membuat Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian khusus.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan likuiditas di bank sebetulnya tengah melimpah karena kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM telah digelontorkan BI untuk perbankan senilai Rp 338 triliun. Ditambah upaya pemerintah meningkatkan M0 atau uang primer senilai Rp 200 triliun.
Di sisi lain, sepanjang 2025 kata dia juga BI telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 125 basis points ke level 4,75% untuk meningkatkan permintaan kredit. Namun, pertumbuhan kredit tak mampu tembus dua digit.
"Tapi memang transmisi di perbankan lambat. lending rate kok belum turun, bank ada yang mampet," kata Destry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Destry tak menjelaskan secara detail penyebab mampetnya penyaluran kredit di perbankan, hingga pada 2025 hanya tumbuh 9,69% secara tahunan, melambat dibanding pertumbuhan pada 2024 yang mampu mencapai level 10,93%.
Meski begitu, ia menekankan, pemerintah dan otoritas moneter telah merespons masalah mampetnya pembiayaan dari perbankan itu melalui pembentukan tim debottlenecking yang mengurus hambatan berusaha di sektor bisnis. Tim itu tercakup dalam Satgas Percepatan Program Startegis Pemerintah (P2SP).
"Ini satu masukkan tim debottlenecking di keuangan. Karena bank likuiditas punya," tegas Destry.
Sementara itu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kondisi itu bukan menjadi pertanda bank malas menyalurkan kredit, hingga membuat penyaluran pembiayaan ke sektor riil macet. Tetapi lebih karena permintaan yang kurang dari para pengusaha dan pasar secara lebih luas sehingga bank lebih memilih menempatkan dana di surat berharga.
"Kalau orang ada menanyakan wah ini kok lazy bank-bank itu taruh uangnya di SBN atau SRBI lazy gitu. Nggak juga. SRBI berapa? SBN berapa tingkat suku bunganya? Kalau kreditnya pasti di atas 10%," jelas Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dirinya percaya apabila memang ada peluang yang lebih menguntungkan, pihak perbankan pasti akan memilih upaya tersebut.
"Pasti lebih menguntungkan kalau ada demand kredit, (bank) pasti orang ngambil kredit dong (dibanding SBN-RSBI)," ungkap Dian.
Dian juga menyinggung terkait tingkat suku bunga perbankan yang masih belum turun meskipun Bank Indonesia telah melakukan pemangkasan suku bunga beberapa kali.
"Lalau saya bukan membela bank cuman masalahnya pada waktu itu kita lama ada di rezim interest rate yang sangat tinggi," papar Dian.
Lebih lanjut dirinya menyebut pada saat itu, pihak perbankan memilih untuk tidak menaikkan suku bunga yang berarti keuntungan menurun sehingga saat ini butuh waktu untuk kembali menyelaraskan kembali tingkat suku bunga kredit setelah suku bunga acuan BI turun.
Hal ini lah yang menciptakan kondisi undisbursed loan muncul, dan menjadi cerminan penyaluran kredit mampet. Angka undisbursed loan cukup fantastis yakni sempat mencapai Rp 2.400 triliun.
Sebagai informasi, undisbursed loan merupakan terminologi fasilitas kredit atau pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik/dicairkan oleh nasabah.
"Kalau kita melihat perspektif lain undisbursed loan itu komitmen para pengusaha untuk kemudian bisa merealisasikan pinjaman ini," ungkap Dian.
Dirinya menilai tumpukan kredit yang belum ditarik oleh pengusaha tersebut terjadi karena kondisi bisnis yang masih belum optimal sehingga permintaan untuk merealisasikan pinjaman juga ikut tersendat.
"Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit yang signifikan," ungkap Dian.
Dirinya menilai hal ini dapat diwujudkan dengan konsep Indonesia Incorporated. Dian juga menilai banyak negara telah mengambil langkah serupa dan mampu mengerek permintaan kredit dan konsumsi.
"Kalau kita bisa mewujudkan Indonesia Incorporated semua simpang siur terkait perekonomian bisa lebih solid dan muncul komitmen bersama," jelas Dian.
Dian menilai komitmen bersama itu paling penting jangan sampai sektor ekonomi bergerak masing-masing tanpa arah yang jelas dan membuat visi besar tidak bisa terwujud. Dia menilai strategi industri hingga kebijakan investasi harus satu cluster sehingga mampu mendorong permintaan yang berkelanjutan. gimana demand yg
"Negara-negara berkembang yang bisa mengejar, hanya bisa dengan Incorporated seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura," jelas Dian.
Dirinya menegaskan ini adalah sesuatu yang harus diciptakan meskipun ia juga mengakui ini tantangan besar. Namun dia percaya langkah ini perlu dicoba karena tanpa Indonesia Incorporated dirinya merakan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan sangat cepat.
Dirinya juga mengungkapkan secara sederhana persoalan pinjaman yang belum direalisasikan tersebut dapat diselesaikan dengan solusi sistemik.
"Bayangkan Rp 2.400 triliun itu disalurkan saja itu udah sangat signifikan," ujar Dian.
(arj/haa)[Gambas:Video CNBC]