Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking Kedua, Soroti 2 Kasus Ini!

Zahwa Madjid, CNBC Indonesia
Senin, 26/01/2026 17:29 WIB
Foto: Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Senin (26/1/2026). (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang penyelesaian masalah hambatan usaha alias debottlenecking pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Ini adalah sidang debottlenecking kedua yang digelar secara terbuka, setelah sidang pertama pada akhir tahun lalu, Selasa, 23 Desember 2025.


Adapun untuk sidang yang digelar pada hari ini akan membahas dua permasalahan yang dilaporkan ke Purbaya. Permasalahaan pertama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) membahas terkait pajak penghasilan, penerapan terhadap PPN dan PPh atas kapal asing yang masuk dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Sementara untuk permasalahan debottlenecking kedua dengan CV. Sumber Pangan membahas terkait isu perbedaan kode HS PIR Sandwich Panel atau material konstruksi modern berkinerja tinggi, terdiri dari inti busa PIR kaku di antara dua lapisan baja, yang diimpor oleh perusahaan.

Sidang pun juga dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait. Seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Saat digelarnya sidang perdana, Purbaya memberikan kesempatan kepada pengusaha yang memiliki kesulitan dalam menjalankan usahanya untuk melapor langsung kepadanya dan jajaran pejabat terkait yang bersinggungan dengan masalah sidang saat itu, mulai dari pendirian usaha hingga persoalan yang berkaitan pembiayaan.

"Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu dan pelapor juga bisa monitor dari waktu ke waktu ini publik kan semuanya anda juga bisa monitor dari waktu ke waktu kasusnya apa, statusnya seperti apa begitu," ungkap kala memimpin sidang perdana debottlenecking secara terbuka.

Permasalahan hambatan usaha alias debottlenecking bisa disampaikan melalui kanal pengaduan https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Proses penyelesaian akan memakan waktu yang beragam, tergantung persoalan.

Sebagai informasi, dari kanal dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026 per pukul 11.00 WIB sudah terdapat 63 laporan yang masuk, 52 dalam proses, 4 sudah selesai namun masih dalam monitoring sebanyak 3, serta 7 dikembalikan untuk diperbaiki.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Purbaya Amankan Defisit APBN di 2,35% PDB per November 2025