Kredit Perbankan Tumbuh 7,74%, Masih Jauh di Bawah Target
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, hingga November 2025, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,74% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini tercatat tumbuh lebih cepat dari bulan Oktober sebesar 7,36% yoy, namun masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Perry menilai, kian lambatnya pertumbuhan kredit dipicu oleh sisi permintaan yang belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.
Perry menegaskan kredit perbankan perlu dikerek naik karena memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dirinya mengungkapkan jumlah kredit pinjaman yang belum mencairkan bank juga masih cukup signifikan.
"Undisbursed loan mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18% dari plafon kredit," jelas Perry dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025).
Dari sisi suku bunga kredit, BI mencatat, penurunannya sangat lambat meski suku bunga acuan BI Rate telah turun hingga 125 basis points (bps) sejak awal tahun ini.
Sementara itu, dari sisi penawaran kredit, kapasitas pembiayaan bank menurut Perry masih memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat pada November 2025 didorong ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
"Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12,03% pada November 2025, didorong ekspansi likuiditas dan pelonggaran KLM yang besar oleh BI," jelas Perry.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di beberapa bank yang terafiliasi dengan pemerintah (BUMN dan BUMD) ikut memberikan kontribusi atas perbaikan kondisi kredit, dengan minat penyaluran kredit tercatat mulai membaik.
"Ke depan BI memperkuat koordinasi dengan KSSK dan pemerintah untuk dorong kredit dan memperbaiki struktur suku bunga," ungkap Perry.
(fsd/fsd)