Pengesahan RUU BUMN Jadi Sorotan Investor, DPR Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan pada sidang paripurna hari ini, Selasa, 4 Februari. Dalam RUU tersebut tertera terkait Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Nantinya, Danantara akan mengelola aset perusahaan pelat merah.

Mengutip Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN Pasal 3H, untuk meningkatkan nilai aset, badan (Danantara) dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh lembaga melalui kuasa kelola dan atau bentuk kerja sama lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 3I. Aset Badan dapat berasal dari penyertaan modal, hasil pengembangan aset Badan pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah dan sumber lain yang sah.

Di antara sederet BUMN merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya juga dimiliki oleh masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, aturan mengenai RUU BUMN sendiri belum terbit sehingga Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu.

"Jadi gini nanti undang-undangnya biar keluar dulu, PP nya keluar dulu, baru nanti supaya jelas, kalau sepotong-sepotong nanti takutnya pemahaman terhadap UU BUMN ini akan jadi kabur," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (4/2).

Terkait BUMN yang merupakan perusahaan terbuka juga mendapat sorotan bagi para investor selaku pemegang saham. "Nah justru itu supaya investor nanti akan melihat dengan jelas setelah RUU ini atau disahkan atau diundangkan," sebutnya.

Dasco mengaku, banyak draf RUU BUMN yang bukan menjadi pembahasan. "Sehingga saya mengimbau kita tunggu, ini sebentar lagi diundangkan dan PP nya jadi, baru kemudian kita akan keluarkan supaya tidak menjadi rancu di masyarakat," pungkasnya.