BPJS Ketenagakerjaan Incar 61 Juta Peserta, Ojol Jadi Tantangan

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menargetkan memiliki 61 juta peserta aktif pada 2025. Hal ini dianggap sebagai target yang penuh tantangan bagi direksi BPJS TK.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Muhammad Zuhri Bahri mengatakan dari target kepesertaan tersebut, BPJS TK diharapkan dapat menarik iuran sebesar Rp115 triliun dengan estimasi jaminan Rp69 triliun.

"Lebih jauh, dana investasi mencapai Rp895 triliun dan hasil investasi tersebut mencapai Rp61 triliun," ungkap Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin, (28/2024).

Baca: Ini Penjelasan OJK Soal Dana Pensiun Tak Bisa Cair Sekaligus

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS TK Anggoro Eko Cahyo mengatakan target dari dewan pengawas merupakan hal yang menantang. Hal ini ditambah dengan tantangan eksternal yang masih banyak menjadi isu ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut Anggoro, beberapa tantangan tersebut di antaranya posisi tenaga kerja Indonesia yang mayoritas atau sebesar 60% di antaranya merupakan pekerja informal.

"Selain pekerja informal, banyak perusahaan yang menggunakan skema kemitraan, seperti ojek online, di mana BPJS TK tidak bisa diwajibkan (mandatory) dalam sekup tersebut," kata Anggoro.

Cahyo juga menitik beratkan permasalahan fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang saat ini tengah marak di sektor garmen dan tekstil mendorong kenaikan klaim BPJS TK, dan pembatasan melalui PP 36 Tahun 2021.

Adapun hingga September 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan jumlah TK Aktif sebesar Rp40,15 juta atau turun 0,23% secara year on year (yoy). Meski demikian, iurannya tumbuh 8,06% ke Rp78,09 triliun.

Adapun jumlah jaminan yang disalurkan dalam kuartal III-2024 ini telah mencapai Rp42,57 triliun, atau naik 5,33% yoy. Sejalan, dana investasi dan hasil investasinya ikut terkerek ke level Rp776,76 triliun dan Rp3845 triliun.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BPJAMSOSTEK Punya Manfaat Tambahan KPR, Tumbang Tindih Dengan Tapera?