Stafus Erick Buka-Bukaan Alasan Banyak Kader Gerindra Pimpin BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait pengangkatan sosok-sosok dari partai Gerindra yang menduduki jabatan Komisaris di perusahaan pelat merah. Staf Khusus Menteri Arya Sinulingga mengungkapkan, dalam struktur organisasi dewan Komisaris ada jabatan Komisaris Independen dan tidak.

Menurutnya, saham perusahaan BUMN merupakan saham milik pemerintah. Sehingga posisi jabatan Komisaris yang bukan independen mewakili pemegang saham.

Baca: Grace Natalie Diangkat Jadi Komisaris MIND ID, Ternyata Ini Alasannya

"Komisaris Utama - Komisaris itu perwakilannya Kementerian BUMN untuk mengawasinya," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (12/6).

Kementerian BUMN memiliki sebagai pemerintah mengarahkan perusahaan BUMN untuk menggerakan bisnis BUMN ke arah yang ditentukan oleh pemerintah.

"Kementerian BUMN dia kan punya arahnya ke mana, kan sesuai arah pemerintahan, ajar dong komisarisnya dicari orang yang mengawasi sesuai dengan kebijakannya ini. jadi ini bukan soal angkat mengangkat dan sebagainya, disesuaikan aja," ucapnya.

Arya menekankan, jabatan yang tidak diperkenankan ada unsur politiknya hanya untuk swasta. Sebab, kalau perusahaan BUMN politik dibutuhkan demi kelancaran bisnis dalam mencapai suatu tujuan dalam pembangunan.

"Jadi kalau ada yang mengatakan gak boleh ada unsur politik. itu swasta bos. BUMN, kebijakan-kebijakannya banyak diputuskan di DPR, merger, holdingisasic pembubaran, IPO, bahkan PMN, semuanya ada di DPR. Maka tidak bisa lepas dari unsur politik. Bukan kepentingan politiknya, tapi unsur politik," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Syarat Menjadi Komisaris BUMN, Salah Satunya Bukan Anggota Partai