Air Jadi Agenda Politik, Peran Tiap Pemda Sangat Besar
Badung, CNBC Indonesia - Pemerintah daerah (Pemda) dianggap menjadi ujung tombak sebagai eksekutor dalam 'water diplomacy' yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, Pemda yang mampu mengelola air dengan baik dan melakukan pemerataan air bersih serta sanitasi harus diapresiasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, harus ada apresiasi khusus yang bukan hanya sekedar pelakat atau penghargaan, melainkan insentif. Dia mencontohkan bagi Pemda yang mampu mengelola sanitasi dengan tepat, baik untuk sampah cair maupun limbah dan sesuai dengan standar dari PUPR bisa mendapatkan insetif.
"Jadi bentuknya program, karena saya meniru menteri keuangan.
Menteri keuangan juga begitu, kalau ada pemda-pemda yang bisa mengelola uangnya dengan baik itu diberi insentif tambahan uang Rp 10 miliar," kata Basuk dalam kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu, (22/5/2024).
Salah satu indikator penting yang dapat dilihat dalam pengelolaan air adalah kualitas PDAM. Pasalnya menurutnya sekarang hanya sedikit daerah yang memiliki kualitas PDAM baik. Basuki menyebutkan hanya 30-40% yang sehat dari total yang ada.
"Yang lainnya masih di dalam ICU. Jadi salah satu indikator Pemda kinerjanya itu adalah kondisi PDAM nya," ujar Basuki.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkap peran penting Pemda pada pengelolaan air. Menurutnya perlu ada panduan kepada Pemda dalam pengelolaan air. Selain itu, perlu kerjasama dan kolaborasi erat antara Pemda di tanah air dengan Pemda di negara-negara yang telah sukses mengelola airnya.
"Atau bagaimana ketika air menjadi 'musuh' seperti banjir. Kami harapkan join declaration ini bisa memperbolehkan pemda bekerjasama dengan pemda negara lain untuk mencontoh best practice yang telah dilakukan," ujar Tito.
Selain itu, senada dengan Basuki dia juga mengusulkan adanya insentif sebesar Rp 10 miliar bagi daerah yang berhasil mengelola air dan sanitasi, termasuk penyediaan air bersih kepada masyarakat.
"Ide itu sangat bagus, karena kita harus menciptakan demokrasi Indonesia yang sebagian besar otonomi kita harus menciptakan iklim kompetitif antar daerah," ujarnya.
Dengan adanya insentif maka setiap daerah akan berlomba menciptakan pengelolaan air yang baik.
"Jadi ada namanya dana insentif daerah, misalnya Rp 10 miliar dalam pengelolaan daerah yang bagus. Itu sudah diterapkan dalam pengendalian inflasi," kata Tito.
Sebagai informasi, World Water Forum ke-10 akan berlangsung hingga 25 Mei 2024 di Bali dengan tema Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kesejahteraan Bersama. Adapun untuk informasi lebih lengkapnya bisa kunjungi halaman resmi World Water Forum.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
