DBS Kasih Fasilitas Kredit Rp 1 T ke PNM

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank DBS Indonesia menyalurkan dana sosial uncommited revolving credit facility senilai Rp 1 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 

Fasilitas kredit tersebut akan dimanfaatkan PNM untuk program Mekaar (Membina ekonomi keluarga sejahtera) yang fokus menyalurkan pembiayaan kepada perempuan produktif. 

Acara penandatangan ini dihadiri oleh Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie dan Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PT PNM Sunar Basuki.

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie mengatakan bahwa hal itu sejalan dengan bentuk komitmen dari dukungan bank terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya kalangan wanita.

"Seperti yang sering dibicarakan bahwa prinsip wanita mendukung wanita (women empowering women), telah terbukti berhasil dalam skema pendanaan berkelompok yang dimiliki PNM," kata Kunardy, dikutip Kamis (21/3/2024).

Selain itu, tingkat NPL PNM yang hanya 0,5 persen menunjukkan bahwa prinsip wanita yang bekerja sama dengan wanita lain dalam komunitasnya berdampak positif pada kinerja pinjaman kredit.

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PT PNM Sunar Basuki mengatakan pendanaan dari Bank DBS Indonesia akan menunjang program Mekaar yang diinisiasi oleh PNM yang menargetkan jutaan wanita, khususnya mereka yang bergerak di sektor ultra UMKM dan berasal dari kalangan keluarga pra-sejahtera.

Sementara itu, menurut data Kemenkop, terdapat 37 juta UMKM di Indonesia dengan pengusaha wanita memiliki proporsi yang lebih besar. Kendati demikian, sebagian besar wanita masih menghadapi hambatan dalam akses permodalan usaha, yang timbul dari pengecualian sosial, keterbatasan pengalaman dalam sistem perbankan formal, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan kurangnya kemampuan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 49,6 persen, dengan target OJK untuk literasi keuangan sebesar 65 persen pada tahun 2027. OJK juga mencatat bahwa kesenjangan dalam keterampilan keuangan dan inklusi di Indonesia masih tinggi, sekitar 35 persen.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DBS Indonesia Angkat Eks Bos OJK Jadi Komisaris Independen