Raksasa Tambang Global Gagas Nikel Premium, Upaya Boikot Nikel RI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pertambangan global ramai-ramai menyerukan penerapan premi ramah lingkungan (green premium) untuk nikel yang diproduksi secara berkelanjutan dan diperdagangkan di London Metal Exchange. Langkah ini diambil karena membanjirnya pasokan yang diduga dan dilabeli "kotor" dari Indonesia mengurangi keuntungan bagi para produsen.

BHP, grup pertambangan terbesar di dunia, dan miliarder Australia Andrew Forrest, pemilik perusahaan pertambangan Wyloo Metals, telah mendorong LME untuk membedakan antara apa yang disebut sebagai nikel kotor dan pasokan yang lebih bersih.

Pertambangan nikel di Indonesia, yang merupakan produsen baterai mobil listrik dan bahan pembuatan baja terbesar di dunia, makin mendapat kritik dari kelompok lingkungan karena menyebabkan kerusakan hutan, polusi limbah pertambangan, dan emisi karbon yang tinggi karena ketergantungannya pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Baca: Harita Nickel (NCKL) Tambah Modal, Bakal Terbitkan 30% Saham Baru

Mengutip laporan The Financial Times, LME mengatakan "pasar nikel 'hijau' belum cukup besar untuk mendukung perdagangan yang dinamis dalam kontrak berjangka ramah lingkungan".

Industri nikel Indonesia telah berkembang pesat sejak tahun 2019 karena memanfaatkan cadangan nikel besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan China juga berbondong-bondong menggelontorkan miliaran dolar dan membangun pabrik nikel dan dalam prosesnya ikut memegang peran penting dalam operasi dan pasokan nikel.

"Kita harus membedakan antara nikel kotor dan nikel hijau. LME harus membedakan antara kotor dan bersih. Keduanya merupakan dua produk yang berbeda, dan mempunyai dua dampak yang sangat berbeda," kata Forrest kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di Australia, dikutip Financial Times.

Kepala eksekutif BHP Mike Henry mengatakan dalam konferensi pers kinerja keuangan bulan lalu bahwa "tampaknya masuk akal" untuk melihat harga premium untuk nikel yang bersumber secara berkelanjutan.

Kelompok Australia ini merekomendasikan dalam laporan prospek ekonomi dan komoditas terbarunya bahwa LME harus menetapkan target pengadaan yang lebih bertanggung jawab bagi produsen nikel. Jika mereka gagal memenuhi target tersebut, mereka akan dikeluarkan dari bursa.

"Saat ini terdapat beragam tantangan ESG dan pengadaan yang bertanggung jawab," kata BHP, tanpa menyebut secara langsung nikel yang berasal dari Indonesia.

Pemasok nikel berbiaya rendah di Indonesia diperkirakan akan menyingkirkan pesaingnya dalam beberapa tahun ke depan dan diperkirakan akan menguasai lebih dari tiga perempat nikel dengan kemurnian tinggi dunia yang dapat diperdagangkan di LME pada tahun 2029, kepala perusahaan pertambangan Perancis Eramet memperingatkan. Sebagai catatan, harga nikel turun 40% selama setahun terakhir menjadi $17.400 per ton.

Dalam pemberitahuan kepada pelaku pasar pada hari Selasa, LME mengatakan bahwa meskipun pasar belum dapat mempertahankan kontrak berjangka yang terpisah, LME mendukung produsen, pedagang dan konsumen dalam memperdagangkan nikel rendah karbon, yang terdaftar di platform Metalshub.

Pada tahun 2022, LME memperkenalkan pedoman pengadaan yang bertanggung jawab sebagai respons terhadap pekerja anak dan masalah hak asasi manusia lainnya dalam produksi kobalt, namun pedoman tersebut tidak menyertakan metrik emisi.

Angela Durrant, analis di perusahaan data komoditas CRU Group, mengatakan dua metode produksi utama di Indonesia menimbulkan masalah lingkungan yang berbeda.

Peleburan bijih dalam tungku (piro) menghasilkan CO₂ dalam jumlah besar, sedangkan pencucian asam bertekanan tinggi (hidro) menghasilkan limbah dalam jumlah besar, katanya.

Tahun lalu, LME telah menyetujui beberapa produk baru dari produsen Tiongkok GEM, Huayou Cobalt dan CNGR Advanced Material untuk meningkatkan volume kontraknya.

Namun para analis mengatakan kecil kemungkinannya LME akan membuat kontrak terpisah untuk nikel Indonesia. Mereka mengatakan premi ramah lingkungan lebih mungkin dinegosiasikan melalui kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Kebijakan pemerintah, seperti pajak perbatasan karbon Uni Eropa, juga dapat memberikan insentif kepada konsumen untuk membayar lebih untuk bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan.

Sebastian Kreft, pendiri platform perangkat lunak perdagangan Metalshub dan mantan kepala penjualan nikel di perusahaan pertambangan Anglo American, mengatakan memisahkan nikel hijau dan nikel kotor akan bertentangan dengan tuntutan baru-baru ini untuk membangun kembali likuiditas di LME setelah krisis nikel.

"Mengapa LME harus menerbitkan kontrak baru, apabila BHP bisa tinggal bernegosiasi [premi hijau] dengan pelanggannya," ujarnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Ambles, BHP & Wyloo Hentikan Operasi Tambang Nikel di Australia