Ini Profil William Li, Founder Akulaku yang Kena Semprit OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa waktu lalu, Akulaku menjadi perhatian setelah layanan Buy Now Pay Later-nya (BNPL) dilarang sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebenarnya, siapakah sosok di balik Akulaku?

William Li adalah pendiri sekaligus CEO Akulaku yang merupakan lulusan Tsinghua University, China, dengan latar belakang di bidang hukum. Pada awalnya, William bekerja di bidang hukum dan keuangan selama lebih dari 10 tahun.

Pendidikan dan pengalaman profesional membuat William membekali diri dengan pemahaman mendalam terkait aspek-aspek hukum dan keuangan. Hal ini diungkapkan William dalam wawancara bersama Tech Buzz China, di program "Livecast #11: How to Grow a Leading Consumer Finance Company in SEA".

Sebelum mendirikan Akulaku, William pernah bekerja di firma hukum King & Wood Mallesons dan menjabat sebagai investment manager di PING AN Insurance. Namun, tekadnya untuk menciptakan perubahan di dunia keuangan membawanya bermitra dengan Gordon Hu, seorang pengembang senior di China yang juga memiliki pengalaman kerja di Tencent.

Pada 2014, keduanya mendirikan Akulaku, awalnya dengan fokus pada aplikasi bitcoin untuk pekerja asing di Hong Kong. Namun, saat bank-bank tidak merespons positif, mereka beralih fokus ke Indonesia setelah menemukan bahwa banyak orang di negara tersebut menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman tradisional.

Dalam sebuah wawancara selanjutnya, William mengungkapkan, sekiranya ada 35 ribu pekerja asing yang menggunakan aplikasi kami tetapi para bank tidak menyukai bisnis kami, jadi kami harus berbicara dengan banyak bank di Indonesia.

Akhirnya, pada 2016 Akulaku merilis aplikasinya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melalui laman resminya, Akulaku mengklaim, lebih dari 1.000 mitra platform telah menggunakan layanan teknologi finansial di Akulaku.

Aplikasi Akulaku awalnya dikenal sebagai platform e-commerce dengan sistem pembayaran paylater, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan layanan mereka dengan menambahkan fitur pinjaman tunai dan layanan bank digital.

Namun, OJK baru-baru ini mengumumkan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada PT Akulaku Finance Indonesia karena perusahaan fintech lending tersebut tidak melaksanakan tindakan pengawasan atas layanan BNPL.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM dan LJK Lainnya OJK Bambang Budiawan mengatakan akibat sanksi ini AkuLaku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema Paylater.

"Intinya AFI [Akulaku Finance Indonesia] tidak patuh sama mandatory actions-nya dari OJK," kata Bambang saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, dikutip Minggu (28/1/2024).

Selain paylater, Akulaku juga dilarang untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema channeling maupun joint financing. Sanksi PKU ini telah disampaikan OJK melalui surat bernomor SR-1/PL.1/2023 pada tanggal 05 Oktober 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang dia pimpin tengah melakukan penyempurnaan pada produk paylater. Dia berharap dalam waktu dekat layanan tersebut dapat beroperasi kembali.

"Dalam pelaksanaannya, kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kami mengutamakan bisnis kami dijalankan dalam kerangka hukum dan kepatuhan," katanya.

Terbaru, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, hingga akhir Desember 2023, Akulaku telah menyelesaikan corrective action sekitar 95,13% dari seluruh target dalam action plan.

"Dengan mempertimbangkan progress corrective action di atas, Akulaku telah diberikan tambahan waktu s.d akhir Juni 2024 untuk menyelesaikan beberapa poin yang sedang on progress untuk diselesaikan," ungkap Agusman dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Kamis, (11/1/2024).

Di sisi lain, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga menjanjikan bahwa pembatasan usaha paylater ini tidak akan lama lagi.

"Masih berproses, mudah-mudahan tidak lama lagi," ujar Efrinal kepada CNBC Indonesia.