Awal 2024, 1 Bank Ditutup OJK, 1 Diambil Alih LPS

Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang 2023, sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR) telah kolaps. Pada awal tahun ini fenomena tersebut masih berlanjut. 

Satu bank telah ditutup Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu BPR Wijaya Kusuma di Madiun. BPR ini dicabut izinnya oleh OJK pada 4 Januari 2024. Hal itu disebabkan karena bank itu tidak dapat melakukan penyehatan sesuai ketentuan.

Baca: Bank Jatim Cetak Laba Rp 1,47 Triliun Sepanjang 2023

Kemudian, BPR Aceh Utara yang telah menyandang status bank dalam resolusi (BDR) pada 12 Januari 2024. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) kemudian mengambil alih kepengurusan BPR Aceh Utara dengan mempersiapkan berbagai opsi penanganan bank.

Sementara itu, sepanjang tahun lalu sebanyak empat BPR telah 'gulung tikar' usai dicabut izinnya oleh OJK. 

Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan bahwa melihat data historis, jumlah rata-rata BPR jatuh sebanyak 6 hingga 7 bank dalam setahun. Menurutnya, rata-rata BPR jatuh tersebut disebabkan oleh tata kelola bisnis bank yang buruk, bukan karena kondisi ekonomi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan fenomena jatuhnya BPR itu disebabkan oleh konsekuensi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Peraturan itu, kata dia, memberikan penguatan-penguatan kepada BPR yang tidak dimiliki sebelumnya. Untuk itu, diperlukan penyesuaian dalam regulasi dan sistem pengawasannya.

"Tentu penyesuaian ini tidak mudah karena harus dipersiapkan segala regulasi dan sistem pengawasannya dengan baik," ujar Dian dalam pesan tertulisnya belum lama ini, dikutip Rabu (17/1/2024).

Ia mengatakan OJK akan memastikan bahwa seluruh BPR dalam kondisi yang sehat dengan rasio permodalan dan rasio-rasio keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk semua BPR yang memiliki masalah fraud akan ditindak dengan diserahkan kepada LPS dan Aparat Penegak Hukum bagi oknum-oknum yang terlibat.

"Parasit dalam sistem perbankan, termasuk BPR harus dibersihkan," kata Dian.

Ia menyampaikan otoritas akan mengeluarkan peta jalan pengembangan dan penguatan BPR. Dian juga mengatakan beberapa aturan baru sudah dikeluarkan tahun lalu dan akan dikeluarkan tahun 2024 ini sebagai bagian dari peta jalan tersebut.

"Intinya BPR-BPR ini benar-benar akan dijadikan bank andalan rakyat yang bisa dipercaya, efisien dan memberikan kontribusi ekonomi yg semakin meningkat, sehingga layak untuk bisa mengemban amanat UU PPSK," jelasnya.

Adapun tren BPR jatuh dimulai usai UU P2SK disahkan pada awal tahun 2023. Dian pun tak menampik adanya potensi jumlah BPR yang ditutup karena melakukan fraud akan semakin banyak.

"Saya ingin segera beres, dan BPR yang tersisa itu hanya BPR-BPR yang sehat, sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik, dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah akan terpacu," kata Dian.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 96 BPR Bangkrut, Bos LPS Buka-Bukaan Soal Penyebabnya