Kominfo Pastikan Starlink Gak Bisa Jualan Langsung ke Ritel

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam menjalankan bisnisnya, Starlink kerap membuat sejumlah kontroversi. Setelah berjanji membantu Palestina dalam memberikan layanan internet yang mati akibat gempuran tentara Israel, kini Elon Musk menyatakan ia akan menonaktifkan layanan internet Starlink di jalur Gaza tanpa persetujuan pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Karena dalam menjalankan bisnisnya kerap menimbulkan kontroversial, Agung Harsoyo, S.T, M.Sc. M.Eng. dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) pada diskusi bertajuk Polemik Layanan Telepon dan Internet Satelit, Siapa Untung Siapa Buntung, mengatakan, bahwa sebelum Starlink dapat memberikan layanan ke masyarakat Indonesia secara langsung (B2C), Kominfo perlu melakukan cost-benefit dan risk-based analysis dari berbagai sudut.

Beberapa negara seperti RRT, Turki sudah melakukan cost-benefit dan risk-based analysis terhadap kehadiran Starlink di negaranya. Sehingga menurut komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2015 - 2018, seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan asesmen impak, analisis cost-benefit dan analisis berbasis-resiko. Termasuk melibatkan Lemhannas untuk dapat melihat dampak geopolitik dan geoekonomi atas kehadiran Starlink memberikan layanan langsung ke masyarakat di Indonesia.

"Kita harus tahu kenapa RRT dan Turki melarang kehadiran Starlink di negaranya. Sehingga kita tak usah khawatir terhadap penolakan kehadiran Starlink beroperasi di Indonesia. Sebab beberapa negara juga menolak kehadiran Starlink. Jika Starlink terlanjur masuk ke Indonesia tanpa melalui asesmen impak, analisis cost-benefit, analisis berbasis-resiko oleh seluruh stakeholders, nantinya akan sulit untuk mengendalikan. Sama seperti kehadiran layanan OTT di Indonesia," ucap Agung.

Mawardin , tim kluster riset siber Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) meminta dengan tegas agar Kominfo untuk menolak rencana Starlink yang ingin memberikan layanan B2C kepada masyarakat Indonesia. Sebab kehadiran Starlink di Indonesia memiliki dampak terhadap aspek keamanan nasional. Khususnya dalam apsek separatisme dan terorisme.

Berdasarkan policy paper yang dibuat SKSG UI, rekam jejak dan kontroversi Elon Musk kerap kali mempengaruhi geopolitik di berbagai negara. Mawardin memberikan contoh debut Elon Musk di perang Ukraina, kerusuhan di Iran dan gempa di Turki. Bahkan menurut SKSG UI, Elon Musk telah memanfaatkan secara ekonomi dominasi layanan internet Starlink.

Selain dapat mempengaruhi geopolitik dan geoekonomi, menurut SKSG UI, Starlink yang dibiayai Departemen pertahanan Amerika Serikat juga rawan dimanfaatkan untuk memata-matai suatu negara. Termasuk Indonesia. Apalagi terdapat Section 702 dari US Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) yang mengatur bahwa Jaksa Agung AS dan Direktur badan intelijen dapat menerbitkan surat perintah yang mewajibkan penyedia layanan komunikasi elektronik AS, termasuk Starlink dan anak perusahannya untuk memberikan informasi intelijen.

"Jika Starlink diberikan ruang untuk beroperasi B2C di Indonesia, maka akan berdampak kepada keamanan nasional Indonesia, khususnya di Papua. Pemerintah Amerika Serikat dapat mengakses informasi krusial di Papua melalui Starlink. Selain itu KKB dapat melakukan konsolidasi digital melalui Starlink yang perangkatnya bersifat portable. Sehingga SKSG UI menilai hadirnya Starlink dengan menyediakan layanan langsung ke masyarakat, akan menambah kerawanan terhadap keamanan nasional Indonesia," ucap Mawardin.

Jika dalam berusaha Starlink hanya diberikan ruang kerja sama dengan operator telekomunikasi Indonesia dengan menyediakan backhaul, menurut Mawardin masih aman. Kerja sama dengan operator telekomunikasi Indonesia dengan menyediakan backhaul membuat isu keamanan dan kedaulatan negara dapat terakomodasi.

Sementara itu Aju Widya Sari Direktur Telekomunikasi, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo memastikan hingga saat ini Starlink belum dapat beroperasi secara langsung di Indonesia. Sebab hingga saat ini Kominfo tidak pernah menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk Starlink.

Aju memastikan untuk dapat beroperasi di Indonesia, seluruh perusahaan telekomunikasi harus memenuhi regulasi yang saat ini berlaku. Khusus penyelenggara telekomunikasi berbasis satelit, mereka harus memiliki hak labuh satelit dan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi satelit. Untuk penyelenggara telekomunikasi asing, Aju mengatakan harus ada asas resiprokal. Tanpa adanya asas itu, Kominfo tak akan memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi kepada operator asing.

"Semua operator telekomunikasi asing harus bermitra dengan operator telekomunikasi Indonesia. Ketika bermitra, maka yang harus bertanggungjawab adalah operator Indonesia yang ditunjuk sebagai mitranya. Khusus satelit asing yang akan beroperasi di Indonesia, harus mengantungi hak labuh. Syarat untuk mendapatkan hak labuh harus ada pernyataan resiprokal dari regulator telekomunikasi asal negara tersebut. Tanpa itu, mustahil izin hak labuh didapatkan," ucap Aju.

Ketika hak labuh sudah didapatkan, satelit asing tersebut belum bisa memberikan layanan telekomunikasi langsung kepada masyarakat Indonesia. Aju mengatakan operator satelit asing yang hendak memberikan layanan telekomunikasi juga harus ada izin penyelenggaraan telekomunikasi yang sangat ketat. Termasuk kewajiban menyiapkan gateway, IP dan NAP Indonesia. Mereka juga harus memiliki kantor, pusat pengoperasian, dan pusat layanan keluhan pelanggan. Melihat gelagat Starlink saat ini, Aju pesimis mereka mau memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia tersebut.

"Hingga saat ini Starlink belum mengajukan izin penyelenggaraan telekomunikasi. Sehingga saat ini mereka tak mungkin memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia secara B2C. Jika ada perangkat Starlink masuk dan beroperasi di Indonesia, itu ilegal dan bisa kita sita perangkatnya," pungkas Aju.