Menko Luhut Mau Karbon RI Dijual ke Negara Lain

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Bursa Karbon hari ini, Selasa (26/9/2023). Dalam perdagangan perdana, tercatat sudah ada 13 transaksi  yang melibatkan 459.910 ton CO2 ekuivalen.

Baca: Jokowi Sangat Optimistis Indonesia Jadi Poros Karbon Dunia

Adapun di pasar domestik, karbon yang diperdagangkan merupakan karbon vintage medio 2016 hingga 2020.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nantinya Bursa Karbon bukan hanya akan melaksanakan perdagangan domestik, tetapi juga lintas negara. 

"Dimulai pasar dalam negeri dan akan dikembangkan ke perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai karbon market regional hub," katanya dalam peluncuran Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Luhut mengatakan Indonesia penting menjadi hub pasar regional agar tersedia unit karbon yang sesuai dengan standar international. 

Dia menilai perdagangan karbon lintas negara di pasar sukarela atau voluntary carbon market (VCM) memiliki potensi besar. 

Sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mengungkapkan implementasi bursa karbon di RI merupakan kerja sama harmonis pejabat negara sehingga jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga.

Di hadapan Jokowi dan jajaran menteri, Mahendra mengungkapkan bursa karbon di Indonesia hanya perlu waktu 8 bulan, jauh lebih cepat dari implementasi di negara tetangga yang butuh waktu 1,5 hingga 2 tahun.

Lebih lanjut dirinya juga menyebut bahwa bursa karbon di negara jiran perlu waktu 3-4 bulan sampai transaksi perdana bisa dilakukan. Sementara itu di Indonesia, perdagangan perdana terjadi langsung ketika perdagangan karbon resmi diluncurkan.

Sementara itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bursa karbon merupakan kontribusi nyata RI lawan krisis iklim dan memiliki potensi nilai ekonomi hingga Rp 3.000 triliun.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bursa Karbon Terpopuler di Dunia, Nomor 1 Negara Tetangga