Wamen Tiko Harap Pemerintah Bayar Utang ke BUMN Lebih Cepat

Romys Binekasri, CNBC Indonesia
20 September 2023 19:15
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking. (Tangkapan layar via Youtube Bank Indonesia)
Foto: Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking. (Tangkapan layar via Youtube Bank Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo berharap pembayaran utang pemerintah kepada perusahaan BUMN dapat dipercepat. Hal itu dinyatakan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

"Intinya kami mendorong untuk ada percepatan pembayaran," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/9).

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, setiap tahun pihaknya melaporkan penugasan kepada Komisi VI mulai dari sektor energi, kesehatan, logistik dan sebagainya.

"Dan kami hari ini melaporkan seluruh penugasan, dan memang setiap tahun selalu ada outstanding daripada penagihan," sebutnya.

Selain itu, Tiko juga berharap agar regulasi kedepannya antara Kementerian Teknis, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat lebih jelas. "Sehingga penugasan ini semua didasari dengan anggaran fiskal yang memadai," imbuhnya.

Sayangnya, Tiko belum dapat merincikan besaran utang pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan. "Jangan ngomong angka-angka, ntar rame," ungkapnya.

Tiko menyebut, piutang perusahaan BUMN yang belum terbayar akan membebani kinerja perusahaan. Padahal, perusahaan akan selalu membutuhkan dana untuk modal kerja. Sehingga, perusahaan terpaksa meminjam dana untuk menjaga arus kas.

"Intinya kan kalau belum terbayar kita harus ada working capital. Jadi akan memberikan tekanan kepada cash flow dan kemudian harus berhutang untuk working capital karena ini akan jadi inefficient karena ada tambahan biaya bunga lagi," jelasnya.

"Dan itu tadi ditanya Komisi VI sebisa mungkin ke depan kita kurangi supaya tidak ada biaya bunga yang keluar untuk hanya mem-briedging sebelum pembayaran itu," pungkasnya.


(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BUMN Akan Dirampingkan Jadi Kurang dari 40 Perusahaan

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular