Erick Pamer BUMN, Bicara Energi Hijau di Depan Pemimpin ASEAN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan blue print BUMN tahun 2024-2034 dalam pertemuan para pimpinan dan perwakilan negara-negara ASEAN.

"Salah satunya menjadi pelopor ekonomi hijau. Karena tidak mungkin kita membicarakan industri di Indonesia tanpa ada energi hijau," ujarnya di JCC Jakarta, Kamis (7/9).

Baca: Ini Alasan BSI Belum Setor Laporan Keuangan Semester I-2023

Menurutnya, bisnis keberlanjutan penting karena semua negara memiliki kebijakan yang sama. "Apalagi kita tahu kita punya policy line, Eropa punya policy line. Kembali, sebagai negara sahabat kita harus coba melakukan adaptasi seperti itu," ungkapnya

Erick Thohir menuturkan, dalam pertemuan dengan kepala negara kawasan ASEAN, dirinya mendorong kerjasama perusahaan pelat merah dengan perusahaan asing. Langkah tersebut untuk mencegah stigma masyarakat bahwa BUMN menguasai atau memonopoli bisnis di Indonesia.

"Seperti kemarin, bahwa kenapa kita melakukan yang namanya Indo-Pasific Forum yang dihadiri oleh PM Australia, Jepang, Kanada. Memang kan kita ingin mendorong bahwa kerja sama BUMN dengan pihak swasta juga dengan investasi asing, kita buka," jelasnya

Di blue print di 2024-2034, lanjutnya, Erick juga membahas pembangunan infrastruktur berskala internasional. Sebab untuk menjadi negara maju perlu infrastruktur yang memadai.

"Amerika di tahun 1860 sudah membangun kereta api sebanyak 30 ribu kilometer. Kalau kita lihat, kenapa Korea maju, sama (seperti AS) di tahun 1960-an mengalokasikan 50% APBNnya untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

"Lihat China sekarang, punya kereta cepat 40 ribu kilometer. Di mana kita? Kita sekarang sedang mengejar ketertinggalan itu. Karena itu, di blue print BUMN, yang namanya pembangunan infrastruktur secara standar internasional, itu tetap menjadi bagian penting. Kemarin kita paparkan juga di Komisi VI," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Minta Garuda Cs Bikin Road Map 6 Bulan,Termasuk Rencana Merger