Bos KPEI Buka-Bukaan Soal Capres Pilihannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sebentar lagi akan memasuki gerbang pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Artinya, Indonesia akan berganti pemerintahan baru yang akan meneruskan tongkat estafet dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Tentunya, pemerintahan baru akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi semua sektor, termasuk industri pasar modal.

Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi mengatakan, kebijakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sudah sangat bagus. Dalam hal ini, dapat mengintegrasikan pengawasan dan pengelolaan pasar keuangan.

"Semangat ini yang harus segera diwujudkan melalui berbagai ketentuan turunannya. Demikian pula semangat koordinasi dan pengaturan yang erat antar otoritas keuangan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (10/7).

Harapannya, Iding menyebut, transparansi dan efisiensi juga harus dikedepankan. Antara lain melalui integrasi dan pemanfaatan dan penguatan infrastruktur pasar yang sudah ada, termasuk dukungan pemanfaatan sistem dan teknologi untuk pengaturan dan pengembangan pasar.

"Pemanfaatan Big data dan AI sudah menjadi keniscyaan," sebutnya.

Saat ini, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah menggema di berbagai pemberitaan hingga ke telinga masyarakat. Pasalnya beberapa partai politik pun sudah menetapkan masing-masing sosok yang akan diusung dalam kandidat bursa capres pada pemilihan presiden tahun 2024.

Iding menambahkan, pihaknya berharap sosok-sosok yang diusung dan terpilih untuk meneruskan kursi pimpinan negara dapat melaksanakan tugasnya secara amanah dan mau mendengarkan semua pihak.

"Yang bijak, mau mendengarkan semua pihak, sekaligus juga leadership-nya kuat untuk memberikan arahan dan koordinasi semua stakeholders," pungkasnya.