KUB bjb & Bank Bengkulu Memasuki Tahap Akhir

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bjb) memastikan kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% tidak berdampak terhadap rencana pembentukkan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto memastikan, pembentukan KUB dengan Bank Bengkulu saat ini telah memasuki proses akhir. Bjb pun tengah mengurus izin untuk penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk KUB sendiri saat ini sedang dalam proses akhir. Saat ini bank bjb sedang mengajukan proses pengajuan izin penambahan Bank Bengkulu sebagai tambahan anggota KUB bank bjb ke OJK. Kebijakan mengenai suku bunga acuan sendiri tidak memiliki dampak apa-apa terhadap rencana KUB bank bjb," kata Widi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6/2023).

Untuk diketahui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) dilakukan guna memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun pada 2024. Proses peleburan bank-bank daerah perlu dilakukan karena masih banyak BPD yang kemampuan permodalannya terbatas, sehingga membatasi kemampuan BPD.

Hingga Desember 2022 lalu,sebanyak12 BPDmasihbelum memenuhi modal inti. Antara lain, BPD Bengkulu, BPD Banten, BPD NTB Syariah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Maluku, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, BPD Kalimantan Tengah, BPD Jambi, BPD NTT, BPD Kalimantan Selatan, dan BPD DIY.

Adapun keputusan Gubernur BI,Perry Warjiyo dalam mempertahankan suku bunga acuan, hal ini konsisten dengan sikap kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3%di sisa 2023.

BI akan fokus pada penguatan stabilitas nilai rupiah demi mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global.

Keputusan BItersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun luar negeri.Di antaranya ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi.

Lalu, pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sebesar 2,7% secara tahunan dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat dan China.

Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI dan inflasi menurun ke dalam sasaran 3% lebih cepat dari perkiraan pemerintah.

"Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok. Inflasi inti Mei 2023 tercatat 2,66% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,83%," jelas Perry.