RI Tanpa Visa & Mastercard
Bukan Visa & Mastercard, Kartu Kredit RI Bisa Dipakai di LN?
Foto: Kartu kredit (AP/Jenny Kane)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang diterbitkannya kartu kredit domestik pada April 2023 mendatang oleh Bank Indonesia, banyak pihak meragukan keunggulannya dibanding penyedia layanan internasional seperti Visa dan Mastercard.
Ini berkaca pada layanan yang tersedia dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk kartu debit, penggunaannya hanya sebatas untuk di dalam negeri. Sedangkan di luar negeri kartu-kartu berlabel GPN sudah tidak dapat digunakan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan kartu kredit domestik ide awalnya memang sebatas untuk memberikan layanan khusus bagi masyarakat di dalam negeri, sebab mayoritas transaksi kartu kredit orang Indonesia kata dia di dalam negeri.
"Pertimbangannya itu begini, sebagian besar belanja kartu kredit di Indonesia itu kan dilakukan di Indonesia, saya lupa angkanya, saya lagi cari-cari cuma saya belum dapat. Tap, kenapa itu di-settlement di luar negeri, kenapa enggak di domestik saja," ujar Erwin di Yogyakarta seperti dikutip Senin (29/3/2023)
Layaknya GPN, Erwin menekankan, kartu kredit domestik juga mengambil kata-kata nasional atau domestik, sehingga tak lain peruntukannya untuk digunakan sebatas di dalam negeri. Ini juga menjadi salah satu bentuk upaya BI membuka ruang layanan kartu kredit supaya tidak dikuasai pihak tertentu saja melainkan menjadi banyak opsi yang bisa dipilih masyarakat.
"Kayak GPN aja kan seperti namanya emang buat di dalam negeri. Tapi ya tetap, ini harusnya menjadi lebih murah, lebih hemat, sama secure karena secure itu penting," tutur Erwin.
Tapi, untuk layanan lainnya, seperti dapat digunakan di sistem digital hingga tak perlu tatap muka tetap ada sebagaimana layanan penyedia jasa internasional. Ini karena sistem yang disediakan BI sudah terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan informasi.
Kendati begitu, terkait adanya kritikan yang menyebutkan layanan seperti GPN belum dapat dilakukan untuk transaksi di e-commerce, Erwin belum bisa memastikan, sebab menurut dia ini harus di cek terlebih dahulu kebenaran permasalahannya.
Kritikan terhadap GPN ini sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta. Menurut Steve, pengembangan GPN dalam memberikan layanan terhadap kartu debit terbilang mandek karena hanya bisa dilakukan untuk transaksi fisik belaka.
Ia menegaskan, layanan kartu debit GPN masih cukup banyak kekurangan bila dibandingkan layanan kartu debit Visa dan Mastercard. Mulai dari penggunaannya yang tak kunjung sampai pada tahapan digital, seperti untuk transaksi e-commerce.
"Kenapa tidak dikembangkan? orang kalau mau GPN besar zamannya e-commerce pasti dia juga bisa transaksi e-commerce, kedua contactless belum bisa, ini sebagai contoh," tuturnya.
Padahal, Steve berpendapat, untuk kartu kredit yang ada saat ini, termasuk yang disediakan Visa dan Mastercard bukan lagi hanya untuk layanan transaksi langsung atau face to face, seperti di toko-toko, melainkan sudah masuk tahap pembayaran di e-commerce, berlaku secara internasional, serta tak perlu lagi kontak fisik.
Oleh sebab itu, ia menganggap, ketika Presiden Jokowi menginginkan supaya layanan kartu kredit pemerintah tidak bergantung dari Visa dan Mastercard seharusnya sistem dan infrastrukturnya sudah disiapkan sejak lama dan tidak terburu-buru digunakan sebelum mampu bersaing.
"Jangan sampai ini terjadi, kalau menurut saya sedikit banyak harusnya par dengan pemain pemain asing. Tapi, bisa enggak Indonesia, bisa saya rasa, negara-negara lain juga bisa," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Tok! BI Pastikan Kartu Kredit 'Jokowi' Dkk Pakai GPN
(mij/mij)
