Kartu Kredit Pemerintah
RI Tinggalkan Visa & Mastercard, Bank & Pengusaha Setuju!
Foto: Kartu kredit (AP/Keith Srakocic)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan penerbit kartu kredit di Indonesia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin kartu kredit pemerintah diterbitkan oleh penerbit lokal, bukan yang berasal dari luar negeri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah saja yang memanfaatkan penerbit lokal, melainkan juga kartu kredit masyarakat.
"Jadi bukan hanya kartu kredit pemerintah tapi saya rasa juga kartu kreditnya harusnya nanti suatu saat kita punya yang lokal," kata Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/3/2023).
Para penerbit kartu kredit yang berasal dari kalangan perbankan pun menurutnya juga akan mendukung langkah ini. Sebab, kartu kredit terbitan luar negeri tentu memiliki risiko dari aspek keamanan, sebagaimana yang disampaikan Jokowi terkait sanksi AS ke Rusia saat berkonflik dengan Ukraina.
"Saya rasa semua pelaku bisnis kartu kredit baik itu perbankan, itu saya rasa enggak ada yang tidak setuju apa bila diadakan domestik credit card," ujar Steve.
Kendati begitu, Steve menekankan, layanan penerbitan kartu kredit ini merupakan mekanisme pasar. Artinya, jika kartu kredit lokal yang didorong pemerintah tidak mampu bersaing dengan penerbit kartu kredit internasional, bukan tidak mungkin risiko akan banyak ditanggung masyarakat.
Misalnya, dari sisi keamanan data hingga beban biaya bunga yang bisa lebih besar bila tak ada yang menggunakan. Oleh sebab itu, ia menyarankan supaya layanan kartu kredit domestik harus terus bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman.
"Sebagai contoh kalau sekarang masyarakat gunakan kartu kredit kan bukan hanya untuk face to face, misal bisa ke toko, bisa e commerce, atau bisa internasional transaksi dan contact less misalkan, jangan sampai ketika kita beralih ke lokal hal-hal seperti ini hilang," ujarnya.
PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) atau BNI pun sangat mendukung rencana ini dan tengah mempersiapkannya. Sebab, pengembangan kartu kredit yang menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), disebut dapat memperkuat sistem pembayaran nasional.
"Saat ini kami telah melakukan berbagai persiapan terkait hal tersebut baik dari sisi kesiapan infrastruktur maupun mekanisme kerjasama dengan lembaga switching, serta ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) maupun PTEN sebagai penyelenggara Transaksi Elektronik Nasional, yang sebelumnya dilakukan oleh principal Internasional," ujar Direktur IT dan Operasi BNI Toto Prasetio kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/3/2023)
Ia menyampaikan bahwa kartu kredit GPN BNI diharapkan dapat diterbitkan pada kuartal I/2023. Tahap awal penerbitan kartu kredit GPN ini akan digunakan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui produk Kartu Kredit Pemerintah Domestik.
"Penggunaan Kartu tersebut akan mengoptimalkan anggaran pemerintah yang berasal dari Uang Persediaan yang selama ini masih dalam bentuk uang tunai," terang Toto.
Adapun KKP merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Nantinya, KKP akan diterbitkan oleh tiga bank himbara, yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri. KKP ini nantinya dapat digunakan di 20 juta merchant di dalam dan luar negeri.
[Gambas:Video CNBC]
Awal Tahun, Bursa Saham Dibuka Melemah
(mij/mij)
