Jreng! Pemerintah Bakal Selidiki Raibnya Dapen BUMN Rp 9,8T
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap dana pensiun (dapen) BUMN. Ada defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun di 2021.
Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, pihaknya sedang melihat potensi kerugian investasi seiring dengan laporan para nasabah terutama untuk BUMN yang mencatatkan rasio kekayaan di bawah 100%.
"Kita sekarang petakan berapa yang underfunded dan programnya seperti apa sambil kita melihat kalo ada kerugian-kerugian investasi," kata Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Rabu (15/2).
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, yang menjadi penyebab dana pensiun BUMN bermasalah karena selama ini dikelola oleh murni pensiunan BUMN dan bukan personal yang kompeten dibidangnya. Sehingga, pihaknya melakukan pembenahan sejak September 2022 untuk menjalankan uji tuntas, yang mana dana pensiun hatus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing BUMN.
"Jadi ada peran serta BUMN sendiri. Bukan dikelola oleh murni pensiunan, sehingga tidak ada profesionalisme yang nantinya akan bermasalah di kemudian hari," sebutnya.
Erick menyebut, pihaknya sudah mengelurkan petunjuk teknis untuk uji tuntas dapen ini di bulan Oktober 2022 lalu. Serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pendiri dana pensiun. "Kemarin kita juga sosialisasi mengajak KPK kemarin. Untuk mengingatkan bahwa ini menajdi hal yang krusial," ucapnya.
"Jadi kita mau manajemen itu mempunyai kontak, bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kedepan," lanjutnya.
Erick menambahkan, Kementeriannya saat ini sedang menyusun petunjuk teknis di bulan Februari hingga Maret 2023, sehingga memiliki buku biru terkait pengeluaran dapen benar.
"Karena jangan sampai kembali lagi investasi yang dilakukan dapen ini investasi bodong lagi. Ini selalu muter di situ-situ saja. Masing-masing BUMN menyusn rencana road mappenyehatan keuangan. Tadi 65% gejala 35% sehat," pungkasnya.
Baca:Usulan Mobil yang Boleh Isi Pertalite Sudah di Tangan Jokowi
(dhf/dhf)