FOTO

Raut Santai Wajah Benny Tjokro Jelang Vonis Tuntutan Mati

Market - CNBC Indonesia/Muhammad Sabki, CNBC Indonesia
12 January 2023 12:51
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Asabri (Persero) dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro (tengah) saat menjalani sidang Vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Perjalanan panjang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero) dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro akan segera berakhir. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dijadwalkan akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap Benny Tjokrosaputro yang merupakan Direktur PT Hanson International Tbk itu, hari ini, Kamis (12/1/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sidang dijadwalkan pada pukul 09:00 WIB, sayangnya hingga 11:15 belum juga dimulai. Benny sudah sempat terlihat di ruang sidang dengan kemeja putih lengan pendek dan masker yang menutupi wajahnya. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Untuk diketahui, Ada 11 emiten yang saat ini jadi milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setidaknya 11 emiten ini senilai Rp 2,3 triliun. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Baru diketahui, ternyata 11 emiten terafiliasi dengan terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, yakni Benny Tjokrosaputro. Emiten-emiten yang terafiliasi Bentjok dengan kepemilikan dibawah 10% adalah PT Andira Agro Tbk. (ANDI) 517,76 juta saham atau 5,54%, dan PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA) 39,89 juta saham atau 9,01%. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

BEI sudah mengumumkan potensi delisting atau penghapusan pencatatan SIMA lantaran telah mencapai batas akhir suspensi pada 17 Februari 2022. Sementara MYRX telah menggenapi masa suspensi selama 30 bulan per 16 Juli 2022. Oleh karena itu, emiten tersebut memenuhi syarat untuk delisting dari pasar modal. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Untuk diketahui, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan saat ini masih dalam proses hukum sehingga masih butuh pembuktian dan belum inkrah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Foto Lainnya
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terkait
    spinner loading