Ketika Adhi Karya Seharusnya Punya Duit Rp 18 Triliun

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

10 November 2022 08:45

Foto udara menunjukkan pendendara melewati jalan Bypass Bil Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (4/1/2021). Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) membangun jalan elak atau bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan Kawasan Pariwisata Mandalika sejauh 17 kilometer. Keberadaan jalan ini bakal mendukung aktivitas pariwisata di Mandalika seiring rencana penyelenggaraan balap motor MotoGP pada 2021 mendatang. Pembangunan jalan ini akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika dan mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di Kawasan Mandalika. Jalan ini juga akan mengurangi waktu tempuh dari BIL ke Mandalika menjadi 15 menit. Sebab, jika semula melewati jalan lama bisa lebih dari 45 menit. Jalan Bypass BIL-Mandalika memiliki panjang 17,363 kilometer dengan lebar right of way (ROW) 50 meter serta 4 lajur yang dilengkapi median jalan. Menelan anggaran sekitar Rp 706 miliar pada 2020–2021. Pembangunannya terdiri dari tiga paket pekerjaan. Yakni Paket I sepanjang 4,30 km (STA 0+000-STA 4+300) dengan kontraktor PT Nindya Karya-Bumi Agung (KSO) dengan anggaran sebesar Rp199 miliar. Kemudian Paket 2 sepanjang 9,70 km (STA 4+300-STA 14+000) kontraktornya PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Metro Lestari Utama (KSO) dengan anggaran senilai Rp 353 miliar. Selanjutnya untuk Paket 3 sepanjang 3,363 km (STA 14+00-STA 17+363), kontraktornya PT Yasa Patria Perkasa dengan anggaran senilai Rp 152 miliar. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) — Foto: Bypass Bil Mandalika, Lombok (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Adhi Karya (Persero) Tbk masih mencatatkan adanya piutang dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 18 triliun. Direktur Utama Adhi Karya Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan, porsi piutang BUMN mencapai 50%. BUMN tersebut antara lain, Angkasa Pura, Angkasa Pura I dan II, juga PT Hutama Karya (Persero).

"Kami mengerjakan bandara yang dibangun oleh Angkasa Pura. Selain itu ada juga Hutama Karya sebanyak Rp 8,1 triliun yang sudah dibayarkan sebesar Rp 5,3 triliun," rinci Entus, dikutip Kamis (10/11/2022).

Menurutnya, Hutama Karya berjanji akan membayar setelah mendapatkan PMN. Kemudian, piutang Adhi Karya berasal dari proyek LRT Jabodebek. Entus menjelaskan, Adhi Karya mendapatkan pekerjaan LRT untuk prasarana senilai Rp 23,3 triliun.

Baca:

Saat Jokowi Dapat 'Titipan' Dari Dewan Air Sedunia, Apa Itu?

Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 4,2 triliun pembayarannya dengan skema turn key. Artinya, pembayaran itu akan diterima Adhi Karya ketika proyek itu rampung.

"Dari Rp 23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp 4,2 triliunnya ini turn key, pembayarannya KAI," katanya.

Dengan demikian, ada utang sebesar Rp 19,1 triliun yang tidak menggunakan skema turn key. Dari Rp 19,1 triliun itu, utang yang telah dibayarkan Rp 15,6 triliun.

Sehingga, masih ada sekitar utang Rp 3,4 triliun di luar turn key yang belum terbayarkan. Entus mengatakan, utang ini akan ditagih secara bertahap sehingga bisa mengurangi utang perusahaan.

"Jadi kurang lebih ada Rp 3,4 triliun, di situ yang nanti secara bertahap kami tagihkan juga. Dan tentu pencairan ini akan mengurangi utang-utang kami yang selama ini ada," ujarnya.

Selain piutang jumbo, Adhi Karya menerima Penyertaan PMN 2022 sebesar Rp 1,97 triliun dan akan diikuti dengan pelaksanaan rights issue dengan nilai Rp 1,89 triliun.

Baca:

Saat Jokowi Dapat 'Titipan' Dari Dewan Air Sedunia, Apa Itu?

Entus menjelaskan PMN akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, dan jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian.

Entus juga menyebutkan beberapa manfaat PMN dan Rights Issue bagi Adhi dan juga masyarakat. Menurut Entus, yang pertama adalah keterkaitan dengan program pemerintah, yakni untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Selain itu juga untuk tujuan berkelanjutan seperti berkontribusi untuk peningkatan PDB/PDRB, penciptaan lapangan kerja, kontribusi fiskal, dan pajak," jelas Entus dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).

Manfaat lain yang Entus sebutkan adalah untuk meningkatkan koneksi serta mendukung destinasi pariwisata dan SDGs, serta menjaga sustainability, dan meningkatkan kapasitas perusahaan, serta percepatan recovery akibat dampak pandemi.