Bukti Tambahan RI Masih Kebal Gejolak Ekonomi Global

Teti Purwanti, CNBC Indonesia

02 August 2022 09:20

Foto: Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam Acara Konferensi Pers: Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022 (Tangkapan Layar Youtube Kementerian Keuangan RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan stabilitas sistem keuangan atau SSK masih terjaga di tengah gejolak perekonomian global yang meningkat. Namun, dampak terburuk kondisi tersebut sepertinya belum jauh memasuki perekonomian domestik.

Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Dana Pihak Ketiga (DPK) valas memang tumbuh 4,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Akan tetapi, deposito dan giro mengalami perubahan.

"Perubahanan pada giro dan deposito justru menggambarkan kalau ekonomi sedang ekspansif. Orang-orang yang tadinya menyimpan dana di deposito ke giro berarti siap belanja dan ini sinyal ekonomi akan tumbuh," ujar Purbaya.

Baca:

Bos OJK Sebut Sektor Ini Masih Butuh Restrukturisasi Kredit

Pada Januari bunga deposito lebih tinggi dan giro lebih rendah, deposito valas mencapai US$ 21,42 miliar dan di Juni turun menjadi US$ 19,94 miliar. Sedangkan giro, pada Januari sebesar US$ 36,48 miliar dan pada Juni US$ 37,55 miliar.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan, posisi DPK saat ini tergolong tinggi. Artinya, roda perekonomian masih berjalan dan potensi tumbuh semakin terbuka.

"Likuiditas perbankan masih berlebih. Penyaluran kredit ke dunia usaha menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas terjaga," kata Perry.

Dalam kesempatan tersebut, Perry mengaku bank sentral juga telah melakukan normalisasi likuiditas dengan mengerek Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap. BI juga memberikan insentif agar tidak mengganggu likuiditas dan intermediasi perbankan. "Kenaikan secara bertahap GWM sampai 1 Maret - 15 Juli menyerap Rp 219 triliun rupiah," jelasnya.

Perry menegaskan keputusan BI menyerap likuiditas sama sekali tidak menganggu sektor perbankan nasional dalam menyalurkan kredit, termasuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).