Erick Ajukan PMN Total Rp 73 T Buat BUMN Ini, Simak Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR mengajukan PMN (Penyertaan Modal Negara) baik tunai dan nontunai, total sekitar Rp 73 triliun untuk tahun depan.

Menurut Erick hal ini harus dilakukan demi menyehatkan dan penguatan BUMN. Secara rinci, untuk PMN tunai total Rp 69,82 triliun, Erick mengajukan sebanyak Rp 30,56 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra (melalui PT Hutama Karya). 

Selanjutnya, InJourney diharapkan bisa mendapatkan PMN sebesar Rp 9,5 triliun. Dana PMN akan digunakan InJourney untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek KEK Mandalika.

Baca: Tok! Merpati Dinyatakan Pailit, Rapat Kreditor 16 Juni

Lalu ada IFG yang membutuhkan PMN Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

KAI sebanyak Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan Proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.

Damri sebanyak Rp 0,87 triliun dalam rangka penyediaan armada penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan, dan meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

Baca: Sri Mulyani Bayar Utang Rp350 T ke Pertamina & PLN Tahun Ini

Airnav sebanyak Rp 0,79 triliun dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah.

IndonesiaRe sebesar Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

PLN sebanyak Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.

Baca: Erick: BNI Bebaskan Pekerja Migran RI dari Lintah Darat

Defend ID sebanyak Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha, yakni pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

ID Food sebesar Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, untuk PMN nontunai diajukan sebanyak Rp 3,44 triliun dengan rincian:

-Defend ID, Rp 0,838 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

-ID Food Rp 2,609 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

Foto: PMN TA 2023

Ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Agenda rapat membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja anggaran (RKA) tahun anggaran 2023, usulan BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) 2023, serta usulan tentang rencana penawaran saham publik atau initial public offering (IPO) atau rights issue.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Selasa (7/6/2022). "Berdasarkan laporan dari sekretariat, anggota yang hadir sudah 30 orang, izin 3 orang dari 8 fraksi," katanya.

Pada rapat ini, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menyoroti besarnya PMN BUMN yang diusulkan tahun depan.

"Rencana PMN ini luar biasa, ini tahun 2023 usulannya (PMN Tunai) hampir Rp 70 triliun. Seumur-umur, saya menjadi anggota DPR baru sekarang ya," ujarnya.

Dia mengatakan, PMN BUMN tidak semata-mata dilihat dari jumlahnya. Namun, dari peruntukan dan kewajarannya.

"Sebetulnya secara substantif kita memang sejak awal sudah nolak. Tapi memang bukan pada pemberiannya ini kita tolak, tapi kepada proyek besarnya seperti yang diberikan ke PT KAI, kasihan tuh proyek KCJB dari awal kan memang, menurut saya tidak layak," terangnya. 

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Minta Tambahan PMN Rp 7,88 T Buat 6 BUMN Ini