DPR Pertanyakan Legalitas DK OJK, Apa yang Terjadi?

Market - Teti Purwanti, CNBC Indonesia
31 May 2022 17:38
KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI Foto: KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kehadiran Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dipertanyakan. Hal ini dianggap bisa menjadi persoalan besar ke depan.

Diketahui, hari ini Selasa (31/5/2022), Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023.


Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua DK OJK Wimboh Santoso.

Rapat dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi XI Kahar Muzakir. Diawali dengan paparan Sri Mulyani, Suharso dan berlanjut ke Perry Warjiyo.

KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BIFoto: KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI
KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI

Tiba saatnya Wimboh Santoso berbicara, Anggota Komisi XI Kamrussamad mengajukan interupsi.

"Interupsi pimpinan, mengingatkan menyangkut legitimisasi forum ini, terkait keberadaan ketua DK OJK," ujarnya.

Hal ini sontak membuat rapat terhenti. Pimpinan dan beberapa anggota juga tampak kebingungan akan interupsi tersebut.

Kamrussamad menyampaikan bahwa telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tertanggal 9 Mei 2022 yang menandakan Wimboh tidak bisa lagi mewakili OJK.

"Telah dikeluarkan Kepres nomor 51 tahun 2022 tertanggal 9 Mei 2022. Kalau ini diteruskan maka berpotensi menjadi yurisprudensi untuk gugatan UU APBN 2023 di MK," paparnya.

"Jadi mohon dipertimbangkan karena Kepres ini menjadi bahan sipil society atau pihak-pihak masyarakat tentang kehadiran DK OJK pada pembahasan hulu APBN 2023," tambah Kamrussamad.

KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BIFoto: KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI
KOMISI XI DPR RI RAKER DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/BAPPENAS, GUBERNUR BI

Kahar memastikan itu tidak akan menjadi permasalahan karena kehadiran Wimboh sesuai dengan undangan Komisi XI. Rapat pun akhirnya dilanjutkan kembali.

"Terima kasih peringatannya. Tapi kami persilakan karena kita yang ngundang ini pak, silakan diteruskan," kata Kahar.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Calon DK Adu Mentereng Pengalaman, Siapa Cocok Nakhodai OJK?


(mij/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading