Dukung G20: BRI Dorong Pemerataan Lewat Holding Ultra Mikro

Teti Purwanti, CNBC Indonesia

19 February 2022 13:20

Dukung G20: BRI Dorong Pemerataan Lewat Holding Ultra Mikro — Foto: Dok BRI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Madani (PNM) diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk mencapai inklusi keuangan. Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20.

Dalam forum kerja sama multilateral itu, perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community. Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius mengatakan Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurutnya, pelaku usaha ultra mikro bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga potensi untuk 'naik kelas' serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.

"Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan, apalagi tingkat kemiskinan kita masih tinggi disebabkan pandemi," kata Yulius dalan siaran resmi, Sabtu (19/02/2022).

Baca:

Komitmen BRI Jadi Pemain Utama Kredit UMKM Nasional

Menurutnya Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini tercermin dari rasio gini Indonesia yang menyentuh 0,381 per September 2021. Angka ini sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.

Rasio gini sendiri merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang diinterpretasikan dalam skala 0-1. Skor yang mendekati angka 0 menunjukkan kemerataan ekonomi semakin membaik. Sebaliknya, jika mendekati angka 1, hal itu menunjukkan kondisi ketimpangan ekonomi semakin tinggi.

"Adanya holding ultra mikro ini merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, dan masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman dan terdapatnya pendampingan," tegas Yulius.

Dia pun mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat. Upaya ini, dapat ditempuh dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar legalitas bisnis tercatat oleh pemerintah.

Dia menyebut pihaknya tengah mendorong supaya UMKM pindah dari informal ke formal, karena saat ini masih sebagian besar UMKM bekerja di informal. Selain itu, jumlah NIB kini sudah mencapai mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro.

"Nah, ini kami harapkan makin bertambah, kenapa begitu? Dengan pindahnya ke formal, maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan, dan tentunya formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro 'naik kelas', ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.

"Kita sering mendengar angka 64 juta unit usaha, kita juga sering mendengar 98% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba untuk memetakan seberapa besar sesungguhnya ultra mikro, ternyata dari 98% itu 81,8% adalah ultra mikro," ujar Supari.

Maka dari itu, upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah. Target ini juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia &a Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.

"Ke depan itu bukan literasi tapi inklusi dulu, berikan akses dulu baru di situlah nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia itu cuma 76%, kita akan dorong menjadi 90% di 2024," pungkas Supari.