Jreng! DPR Usir Dirut Krakatau Steel Silmy Karim dari Rapat

Market - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
14 February 2022 11:39
Gedung DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim diusir dari ruang rapat Komisi VII DPR RI. Hal itu bermula dari perdebatan dengan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi.

Dalam agenda rapat hari ini, Senin (14/2/2022), Silmy dimintai penjelasan mengenai pabrik baja blast furnace yang mangkrak, impor baja, hingga progres smelter di Kalimantan Selatan.

Perdebatan bermula saat pimpinan rapat mengomentari pemaparan Silmy tentang pabrik baja blast furnace yang mangkrak.

"Tadi dibilang ini (blast furnace), ini unik, dagelan aja pagi-pagi. Tadi pak dirut bilang KRAS untung. Jelas blast furnace beroperasi sejak 11 Juli 2019. Jadi diakui sudah beroperasi dan ada semangat presiden memperkuat produksi baja dalam negeri," kata Bambang.

Namun pernyataan 'maling teriak maling' memantik perdebatan antara keduanya.

"Ini gimana pabrik blast furnace ini dihentikan tapi mau memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak maling, jangan kita ikut bermain pura-pura gak ikut bermain," kata Bambang.

Saat itu, Silmy langsung mempertanyakan pernyataan pimpinan rapat siapa yang sebut sebagai maling.

"Maksudnya maling gimana?," tanya Silmy.

"Kalau harus keluar ya saya keluar," jawab Silmy setelah diminta keluar dari ruang rapat lantaran mempertanyakan pernyataan Bambang.

Tensi meningkat, hingga akhirnya pimpinan rapat mengusir Silmy dari ruang rapat.

"Hormati persidangan ini? Ada teknis persidangan kok. Anda gak pernah menghargai komisi kalau gak bisa ngomong di sini anda keluar," kata Bambang.

"Kalau memang harus keluar, kita keluar," jawab Silmy.

Dalam pemaparannya, Silmy mengatakan proyek blast furnace dieksekusi dari 2012, dan dilanjutkan proses konstruksi hingga penyelesaian proyek di 2019.

"Itu salah satu tugas yang diemban saat bergabung KRAS 2018. Itu progresnya di kisaran 98%. Kami kejar dalam hitungan bulan agar segera beroperasi, dan akhirnya berproduksi di tahun 2019," jelasnya.

Setelah beroperasi dan dihitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok hitunganya, atau rugi. Silmy mengatakan dengan izin Kementerian BUMN dan kajian lembaga lain diputuskan untuk dihentikan operasinya.



[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Dugaan Korupsi KS, Erick: Bila Terbukti, Harus Tanggung Jawab


(miq/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading