Ekonomi RI Tumbuh 3,5%, BI Akui Ramalannya Meleset

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III yang tumbuh 3,51% (year on year) jauh dari target BI.

Perry mengungkapkan, BI menargetkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 sebesar 5% (year on year).

"Pertumbuhan ekonomi Kuartal III terus terang memang meleset. Sebab Juli hingga Agustus kita lihat begitu cepatnya varian delta dalam dua bulan mencapai 56.000 kasus kematian setiap hari," jelas Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (25/11/2021).

Pasalnya, lanjut Perry sejak awal tahun BI sudah memperkirakan bahwa kinerja ekonomi sepanjang tahun ini akan berangsur pulih.

Tercermin dari kinerja ekonomi periode Mei hingga Juni di saat kasus Covid-19 melandai. Namun perkiraan berubah ketika memasuki Juli hingga Agustus kasus covid varian delta melonjak di Tanah Air.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III menurun drastis jika dibandingkan dengan Kuartal II-2021 yang mencapai 7,07% (year on year).

Perry menjelaskan, lonjakan kasus harian pandemi Covid-19 memang tidak bisa diprediksi. Menyebabkan, kinerja ekonomi pada Kuartal III-2021 karena konsumsi rumah tangga juga tercatat melambat hanya tumbuh 1,03% (yoy). Padahal BI sudah memproyeksi konsumsi dapat tumbuh di kisaran 2,06%.

Penurunan konsumsi tersebut diketahui, disebabkan terjadinya pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan pandemi Covid-19 pada saat itu. Sehingga masyarakat kelas menengah atas tidak dapat melakukan kegiatan pariwisata.

"Konsumsi yang kami perkirakan bisa tumbuh 2,06% hanya tumbuh (1.03% yoy), itu khususnya untuk kelas menengah atas bukan karena dana tapi karena enggak bisa konsumsi. Kelas menengah atas tersier yaa lebih ke hotel, restoran , traveling bukan kebutuhan pokok," ujarnya.

Kendati demikian, BI berkomitmen untuk membantu pendanaan dari sisi vaksin, biaya kesehatan. Komitmen ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Dalam kesepakatan tersebut, BI akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 215 triliun di 2021 dan Rp224 triliun di 2022.

"Di situlah kenapa vaksin kami bayar, biaya kesehatan kami bayar. Tahun ini Rp 215 triliun dan Rp 224 triliun di tahun depan, ini komitmen kami memastikan vaksinasi, pembukaan sektor tidak alami kendala pendanaan," jelas Perry.

Baca: Pemda yang Tak Ada Habisnya Buat Jokowi & Sri Mulyani 'Murka'

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Belanja Kementerian Kudu Dipangkas, Geser ke Subsidi & Bansos