Soal Pajak Karbon, Begini Respons Menteri BUMN Erick Thohir

Monica Wareza, CNBC Indonesia

22 October 2021 14:20

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir Saat Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia, KEK Gresik, 12 Oktober 2021. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan penerapan pajak karbon yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai tahun depan harus dilihat dari berbagai sisi. Tidak hanya dari sisi pembayaran pajak, namun juga pendapatan yang didapat dari karbon.

"Jadi kalau kita melihat kembali di dua sisi, pajak karbon ada tetapi juga income dari karbon kita kencangkan dengan penanaman kembali dengan alam-alam. Jadi balance bahwa ini sesuatu yang baik," kata Erick dalam launching PT EMI ke dalam PLN Group secara virtual, Jumat (22/10/2021).

Dia menyebutkan sejalan dengan penerapan pajak karbon, saat ini Indonesia terus melakukan pembenahan lingkungan hidup. Misalnya dengan menghijaukan kembali lahan bekas tambang agar lahan tersebut menjadi ramah lagi bagi masyarakat.

Baca:

Simak, Begini Skema Pajak Karbon pada PLTU Batu Bara

Selain itu, perubahan jangka pendek juga dilakukan dengan terus menurunkan penggunaan karbon pada pembangkit-pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dengan menggunakan berbagai teknologi yang lebih ramah lingkungan.

"Apakah dengan mix wood chip, apakah gabungan dengan chemical supaya turun [karbon] seperti yang ada di Jepang, kita benchmarking. Atau perubahan signifikan kepada EBT [energi baru dan terbarukan menyeluruh," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengenakan pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara mulai 1 April 2022. Salah satu yang akan dikenakan pajak karbon adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Dipilihnya PLTU batu bara sebagai sasaran pertama dalam pengenaan pajak karbon, karena untuk mengejar target kewajiban Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dari penerapan Paris Agreement.

Dalam Paris Agreement tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara mandiri sebesar 29% paling lambat pada 2030 atau sebesar 41% jika dengan dukungan internasional.