BRI Sukses Rights Issue Terbesar, Ini Wejangan Bos OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan kembali agar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk tetap mempertahankan governance yang baik agar perusahaan menjadi lebih baik dan lebih profesional.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan OJK akan terus mendukung akselerasi perusahaan, terlebih mengingat perusahaan mendorong pengembangan UMKM bersama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

"Kami ingatkan kepada BRI, PNM, dan Pegadaian akan banyak transaksi afiliasi dan material. Itu bagian dari governance agar BUMN lebih profesional dan menjadi lebih baik," kata Hoesen dalam seremoni pembukaan perdagangan rights issue BRI di Bursa Efek Indonesia, Rabu (29/9/2021).

Dia menyebut, saat ini OJK menekankan pengawasannya pada kesehatan perusahaan, terutama untuk compliance dan manajemen risiko perusahaan. Di samping juga mengawasi performa keuangan perusahaan.

"Ke depan keberpihakan UMKM terus digenjot. BUMN kami harapkan bisa masuk dan berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal. Performa pasar modal sangat ditentukan kebijakan pemerintah dan kinerja korporasi. Jadi sebetulnya kami hanya menikmati," ungkapnya.

Baca: Rights Issue BRI Rekor, Erick Dorong Bursa RI Nomor 1 ASEAN

Berkaitan dengan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD/rights issue) yang dilakukan oleh BRI, Hoesen menyebut aksi korporasi ini menjawab keraguan investor, pengamat, dan pasar Indonesia secara keseluruhan.

"Bahkan keraguan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Karena memang base ekonomi kita akan ditopang pertumbuhan UMKM. Ini akan terus kita dorong dari OJK dan sangat support pengembangan UMKM," tandasnya.

Foto: Direktur Utama BRI Sunarso (Dok: BRI)

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dari aksi korporasi ini secara total perusahaan memperoleh dana senilai Rp 95,9 triliun. Dari 28,2 miliar saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan diserap seluruhnya oleh investor bahkan mengalami kelebihan permintaan hingga 1,53%.

"Tadi sudah kita dengar berkali-kali rights issue ini dilakukan dengan tujuan pembentukan holding ultra mikro. Dari 28,2 miliar saham baru, terserap dengan nilai Rp 95,9 triliun dan bahkan mencapai over subscribed 1,53%," kata Sunarso dalam kesempatan yang sama.

Sunarso menyebutkan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial. Inisiatif ini juga mendukung peta rencana BRI untuk menjadi most valuable banking group di Southeast Asia dan menjadi champion of financial inclusion.

"Kita ingin create value buat stakeholder dan pastikan sumber pertumbuhan baru dan sumber pertumbuhan baru yang DNA BRI adalah UMKM, jadi kita harus jadi jawara dan juara dalam financial inclusion," tegasnya.

Untuk diketahui, besarnya aksi korporasi ini dinilai sangat besar berkat hasil pembentukan holding BUMN ultra mikro yang dipimpin oleh BRI dan beranggotakan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pemerintah menyerap haknya di saham BBRI tetapi bukan dengan dana tunai, melainkan inbreng saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM ke BRI sehingga dua BUMN tersebut menjadi anak usaha langsung BRI.

Pemerintah telah mengeksekusi 16,1 miliar HMETD miliknya pada 13 September 2021 melalui inbreng saham Pegadaian dan PNM senilai Rp 54,77 triliun. Sedangkan, dari publik, BBRI meraih dana sebesar Rp 41 triliun.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BRI Sambut Regulasi OJK Soal Akuisisi Fintech