Apakah Utang RI Aman, Cek Jawabannya di Sini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki program kerja untuk mensejahterakan rakyatnya.

APBN tersebut digunakan antara lain untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan perlindungan sosial, serta infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi, seperti jalan tol hingga pelabuhan. APBN juga diarahkan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan di daerah.

Secara umum, pemerintah menetapkan alokasi belanja negara pada lima skala prioritas yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Mengingat sisi pendapatan negara masih belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan tersebut, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pembiayaan untuk bisa mencapai target pembangunan, termasuk melalui utang.

Permasalahan semakin bertambah tatkala terjadi pandemi yang tidak berkesudahan seperti saat ini. Hal yang umum terjadi adalah perekonomian lesu dengan penerimaan menurun namun sisi belanja negara meningkat. Karena hal itu, akan banyak stimulus yang tentu saja membutuhkan lebih banyak lagi pendanaan. Berdasarkan World Economic Outlook yang dikeluarkan oleh IMF, saat ini hampir 40 persen dari populasi di negara maju telah divaksinasi lengkap. Angka ini dibandingkan denganangka dari negara berkembang yang hanya menempati sebagian kecil dari jumlah vaksinasi.

"Akses vaksin yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi membuat dunia terbagi dua. Mereka yang bisa hidupnormal dan mereka yang harus tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19," demikian mengutip laporan IMF, Rabu (8/9/2021).

Baca: Segini Dana yang Dihabiskan Jokowi Tangani Covid Tahun Lalu

Indonesia menjadi salah satu negara yang terus melakukan pengadaan vaksin. Sampai saat ini, Indonesia sudah kedatangan lebih dari 220 juta dosis vaksin dari berbagai merk, baik dalam bentuk bulk maupun vaksin jadi.

Kembali ke utang pemerintah, yang pasti saat berhutang memang tak bisa sembarangan. Pemerintah selalu berhati-hati dan tentu saja membuat perhitungan yang matang atas utang yang akan dilakukan. Di tambah dalam kondisi saat ini, prioritas seluruh negara termasuk pemerintah Indonesia saat ini adalah kesehataan dan kemanusiaan.

Setiap tahunnya, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menerbitkan utang. Setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR, penggunaan utang tersebut diawasi ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana utang Indonesia saat ini, apakah masih dalam batas yang aman?

Sesuai Undang-undang keuangan RI, ada rasio utang yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas. Rasio utang tersebut harus dijaga terhadap PDB dan tidak boleh lebih dari 60%.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40,51% yang artinya masih dalam batas wajar dan aman.

Jika dibandingkan dengan negara Emerging Markets lainnya, utang Indonesia memang jauh lebih aman.Misalnya di tahun 2020, rasio utang Pemerintah Cina 66,3%, India89,4%, Arab Saudi 32,5%, Turki 39,5%, Brazil98,9%, dan Afrika Selatan 77,1%.

Sedangkan jika dibanding dengan rasio utang sesama negara anggota G-20, posisi Indonesia tergolong rendah. IMF melaporkan rasio utang beberapa negara G-20, antara lain Amerika Serikat 133,6%, Jepang 254,6%, Inggris 103,7%, Jerman 69,7%, Australia 58,1%, dan Korea Selatan 47,9%.

Intinya, utang Indonesia masih berada di batas aman. Yang paling penting, utang-utang tersebut tidak digunakan untuk foya-foya karena memang terbukti untuk pembangunan yang lebih produktif.

Terkait utang ini pula, IMF dalam laporannya mengatakan bahwa banyak negara memasuki krisis ini dengan tingkat utang yang tinggi dan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan dan sosial.

"Untuk beberapa negara Emerging Market, defisit anggaran diturunkan berdasarkan kinerja fiskal pada paruh pertama tahun ini atau adanya revisi pertumbuhan (Cina, Afrika Selatan). Ada pula tambahan langkah-langkah fiskal telah diusulkan untuk mengurangi konsekuensi ekonomi dari gelombang infeksi berulang (Brasil, India). Utang pemerintah rata-rata diproyeksikan meningkat menjadi 65,1 persen pada 2021, terutama dipicu rasio utang Cina" demikian dalam laporan tersebut.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbitkan Global Bond, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp47 T