Erick Rombak Komisaris KBN, Pensiunan Jenderal Polri-Eks DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diketahui melakukan perombakan jajaran komisaris di BUMN kawasan industri PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN.

Berdasarkan informasi di Instagram Story resmi KBN @kbnpersero, dikutip Kamis ini (5/8), disebutkan ucapan selamat diberikan kepada dua penjabat komisaris baru yakni Irjenpol (P) Drs Deden Djuhara sebagai komisaris Utama dan Erik Satrya Wardhana sebagai komisaris.

Berdasarkan penelusuran media, Deden Djuhara sebelumnya menjabat sebagai Karo Pers Polda Jabar, Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan Polri dan kemudian Kapolda Maluku (18 April 2017 - 8 Maret 2018). Sebelum pensiun, dia menjabat Asisten Operasi Kapolri (8 Maret 2018 - 22 Januari 2019).

Purnawirawan polisi kelahiran Bandung itu adalah lulusan Akademi Kepolisian 1985 dan berkarier awal-awal sebagai Kapolsek Jayapura Utara Polda Irian Jaya (1987) dan Kapolres Bojo­negoro Polda Jatim (2001).

Adapun Erik Satrya Wardhana dikenal sebagai Anggota DPR RI F-Hanura periode 2009-2014 sebagai tertulis di akun Twitter dan Facebook-nya. CNBC Indonesia sudah mencoba mengontak untuk bertanya soal rencana kerja kepada yang bersangkutan via pesan Facebook, tetapi belum ada respons.

Situs kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id mencatat, Erik lulusan Universitas Indonesia tahun 2004 dan Universitas Padjadjaran 1983. Erik juga dikenal sebagai seorang peneliti di Institue of Democracy for Indonesia (IDI). Dia pernah menjabat Ketua DPP Partai Hanura.

Detiknew memberitakan pada 25 Juli 2014, Erik dalam posisinya sebagai Anggota DPR dari Fraksi Hanura diperiksa KPK sebagai saksi dugaan penyelewengan penggunaan kuota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2012 dan 2013 dengan tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Dia juga pernah menjadi Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura.

Keduanya menggantikan pejabat lama KBN yakni Irjenpol (P) Drs Ngadino SH MM yang menjabat komisaris utama dan Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH MS sebagai komisaris.

"Segenap dewan komisaris, direksi dan karyawan KBN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irjenpol (P) Drs Ngadino dan Prof Dr Ermaya atas pengabdian, dedikasi, dan bimbingan selama menjadi komisaris utama, dan komisaris, serta keluarga besar KBN," tulis akun resmi BKN tersebut.

Situs KBN mencatat, Ngadino lulus Akabri Kepolisian tahun 1982 mengenyam berbagai pendidikan antara lain PTIK 1989, Sespim 1997, Sespati Angkatan X 2006, berbagai jabatan di lingkungan Kepolisian telah diemban hingga dipercaya sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 2015.

Dia dianugerahi Bintang Jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti hingga Bintang Bhayangkara Nararya.

Adapun Prof Ermaya adalah Guru Besar di Universitas Padjadjaran - Bandung dan Direktur Pascasarjana Universitas Satyagama - Jakarta.

Perkenalannya dengan dunia militer diawali pada tahun 1992 oleh komandan Seskoad pada waktu itu Faisal Tanjung, untuk mengajar manajemen perubahan selain itu juga pernah menjadi dosen di Kursus Staf Senior TNI-AD, Sespim Polri dan Sesko TNI.

Situs KBN juga mencatat jajaran direksi yakni Alif Abadi menjadi Direktur Utama KBN, Ari Henryanto ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, Agus Hendardi ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan, dan Satrio Witjaksono ditunjuk sebagai Direktur Operasional.

Cikal bakal KBN bermula saat Pemerintah mendirikan PT Yado Warehousing (Persero) pada 1968. Perusahaan yang menempati lahan seluas empat hektar di Kampung Bandan, Jakarta Utara ini mempunyai tugas untuk mengelola kawasan pergudangan sebagai pintu gerbang atau entreport umum untuk impor.

Kemudian, 8 tahun berikutnya, Pemerintah melikuidasi Yado Warehousing dan mendirikan PT Bonded Warehouses Indonesia. Pemerintah ingin mengembangkan entreport umum untuk impor yang berlokasi di Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok.

Nama KBN baru muncul pada 28 Juni 1986. Tanggal inilah yang kemudian menjadi hari jadi KBN.