Terungkap! BNI Rencanakan Rights Issue Rp 11,7 T di 2022

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) ternyata telah menyiapkan rencana penambahan modal melalui rights issue senilai Rp 11,7 triliun pada Semester I-2022 mendatang.

Dalam penambahan modal ini, pemerintah rencananya akan menyetor dana segar Rp 7 triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).

Kartika menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) BNI saat ini sedang mengalami tekanan dan berada di kisaran terendah 16%. "Dimana memang pertumbuhan aset dan pinjaman BNI tidak dorong pembentukan laba atau return earning yang memadai," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sesuai dengan status BNI sebagai bank sistemik maka diperlukan penguatan modal di tier 1. "Kami juga meyakini BNI dalam transformasi dan restrukturisasi 1-2 tahun masalah NPL yang selesai 2022 supaya lebih optimal," jelasnya.

Pilihan Redaksi BNI Siapkan Modal Usaha sampai Rp500 Juta bagi Pekerja Migran Masuki Usia Berlian, BNI Menuju Bank Internasional Menteri Erick Usulkan PMN Buat BNI Rp 7 Triliun

Dia menjelaskan rencana penguatan modal BNI dengan opsi pertama penerbitan perpetual bonds dalam waktu dekat senilai US$ 500 juta atau setara Rp 7 triliun. Dalam presentasi Kartika disebutkan perpetual bond ini akan diterbitkan pada Kuartal III-2021 dengan jangka waktu 5 tahun atau 5,5 tahun.

Sementara opsi kedua adalah rights issue dengan nilai Rp 11,7 triliun dengan tambahan PMN Rp 7 triliun. Bila terealisasi maka CAR BNI akan naik menjadi minimal 18% pada 2022 mendatang.

Sebelumnya, BNI menyatakan butuh tambahan modal untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan ke depannya. Jika memungkinkan, penambahan modal ini akan dilakukan dalam bentuk dengan menerbitkan saham baru dan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/rights issue).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan tambahan modal baru ini dibutuhkan untuk mengantisipasi pengembangan bisnis di tengah kesempatan yang terbuka ke depannya. Rights issue menjadi salah satu opsi jika perusahaan tidak mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

"Tapi kalau kami ngga punya capital yang cukup kami untuk loncat itu agak sulit, jadi kami butuh capital yang cukup yang baik. Seandainya ga ada PMN kami akan usaha yang tadi kami punya strategi lain untuk masuk ke pasar untuk dapat capital, tapi itu tentu ada cost," kata Royke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (17/6/2021).

"Yang kita berharap rights issue itu adalah jalan terbaik, tapi kalau situasi sekarang kita paham sekarang ini tapi kalau memungkinkan diberikan rights issue itu yang terbaik," lanjutnya.

Royke menyebutkan saat ini perusahaan tengah melakukan transformasi bisnis, namun dengan transformasi ini perusahaan juga mengambil kesempatan untuk terus mengembangkan bisnisnya.

Setidaknya terdapat enam strategi yang dilakukan perusahaan untuk tetap ekspansif di tahun ini. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kredti melalui perbaikan manajemen risiko.

"Kita juga meningkatkan kemampuan digital kita untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Ketiga kita ekspansi bisnis terus, jadi kita tidak ada stop kredit, Pak, tetap ekspansi," jelas dia.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kinerja Cemerlang, BNI Terus Didorong Go Internasional