Investor Kembali Tinggalkan SBN, Yield Mayoritas SBN Menguat

Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
30 June 2021 18:52
Ilustrasi Obligasi (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi Obligasi (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (30/6/2021), di tengah penurunan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu pagi waktu AS.

Mayoritas investor kembali melepas SBN pada hari ini, ditandai dengan kenaikan imbal hasilnya (yield). Hanya SBN bertenor 3 tahun yang masih dikoleksi oleh investor pada hari ini, ditandai dengan penurunan yield dan penguatan harga.

Yield SBN bertenor 3 tahun dengan kode FR0039 turun sebesar 0,2 basis poin (bp) ke level 4,521% pada hari ini. Sedangkan yield SBN berjatuh tempo 25 tahun masih stagnan di level 7,305%. Sementara itu, yield SBN bertenor 10 tahun dengan kode FR0087 yang merupakan yield acuan pemerintah naik sebesar 2 bp ke level 6,63%.

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga kenaikan yield menunjukkan harga obligasi yang sedang melemah, demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1%.

Dari AS, yield obligasi pemerintah (Treasury) terpantau mengalami penurunan pada pagi hari ini waktu AS, di tengah antisipasi investor atas rilis data penggajian non-pertanian versi ADP pada periode Juni yang akan dirilis pagi hari ini waktu AS.

Dilansir data dari CNBC International, yield Treasury acuan bertenor 10 tahun turun sebesar 2,4 bp ke 1,456% pada pukul 07:02 pagi waktu AS, dari sebelumnya pada penutupan Selasa (29/6/2021) kemarin di level 1,48%. Perusahaan penggajian ADP akan merilis data penggajian non-pertanian periode Juni pukul 08:15 pagi hari ini waktu AS.

Investor akan mengamati data pekerjaan dengan cermat untuk melihat apakah ada perubahan signifikan yang memaksa bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) untuk memperketat kebijakan moneternya lebih cepat dari yang diharapkan.

Sementara itu, data penggajian non-pertanian (non-farming payroll/NFP) versi Departemen Tenaga Kerja AS yang akan dirilis pada Jumat (2/7/2021) akan menjadi fokus utama investor pada pekan ini.

Dari dalam negeri, investor di surat utang pemerintah lagi-lagi tak memperdulikan perkembangan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang makin mengkhawatirkan, di mana pemerintah sedang melakukan finalisasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.

Presiden Jokowi mengatakan tengah dalam finalisasi kebijakan dari PPKM Mikro Darurat sebagai pilihan atas lonjakan kasus positif Covid-19.

"Inilah upaya yang kita lakukan dan hari ini ada finalisasi kajian untuk kita lihat karena ada lonjakan yang tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai pak Airlangga [Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian] untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," ungkap Jokowi dalam Munas KADIN Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Kebijakan pengendalian Covid, kata Jokowi harus memperhatikan kondisi masing-masing provinsi hingga kabupaten. Sebab pendekatannya akan berbeda. "Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Misalnya di Jakarta Barat. RT RW kelurahan yang terkena Covid, bisa dilihat sudah seperti itu. Artinya sudah merata, sehingga harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," papar Jokowi.

TIM RISET CNBC INDONESIA


(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pasar SBN Masih Diburu Investor, Yieldnya Turun Lagi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular