Dividen BUMN Tergerus Corona, Erick Janji 2022 Normal Lagi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan setoran dividen pelat merah kepada negara tahun depan akan kembali ke kondisi sebelum pandemi terjadi. Sebab, nilai dividen yang disetorkan untuk kinerja 2020 meleset dari jauh dari target yang dipatok sebelumnya.
Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar Badan Pengawas Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
"Tapi tahun ini Insya Allah tahun ini ada peningkatan ada di angka 35 [Rp 35 triliun] dan kami berusaha dengan keras kembali di 2022 dividen sudah sama di 2019," kata Erick, Selasa (15/6).
"Hari ini data dividen kita tentu masih kecil, karena kalau kita lihat kemarin di 2020 yang seharusnya kita ditarget 40 [Rp 40 triliun] berapa karena Covid akhirnya hanya bisa deliver 26 [Rp 26 triliun]," katanya.
Untuk mencapai target setoran dividen tersebut, Erick menyebut, harus terjadi perbaikan dari internal BUMN baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan proses bisnis yang baik sehingga.
Saat ini dari sisi SDM, kementerian telah membuat program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memberikan penguatan baik dari sisi business knowledge hingga finance risk management.
Sementara itu, dari sisi bisnis, BUMN telah diminta untuk melakukan restrukturisasi bisnis model BUMN. Direksi BUMN telah diminta untuk melakukan inovasi bisnis model untuk mengantisipasi perubahan kebiasaan masyarakat yang signifikan.
Ia mencontohkan, klaster Himbara dan Telkom yang saat ini memiliki persaingan bisnis terbuka di pasar, baik persaingan dari swasta maupun perusahaan asing yang serupa. Perusahaan BUMN lainnya dinilai harus mampu seperti dua klaster ini, yakni harus mampu bersaing secara terbuka.
"Ini yang memang kita harus antisipasi karena itu kemarin kita tekankan kepada direksi, perubahan binsis model ini adalah merupakan keharusan yang harus kita hadapi," imbuhnya.
Selain itu, dia juga menyebutkan pentingnya sinergisitas dengan banyak pihak, baik dengan pihak swasta maupun dengan kementerian atau lembaga lainnya.
Penugasan BUMN yang Tak Feasible
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan perusahaan-perusahaan pelat merah banyak mendapatkan penugasan dari pemerintah. Namun sayangnya banyak dari penugasan tersebut dinilai tidak feasible secara bisnis sehingga berdampak pada rencana investasi yang akan dilakukan BUMN tersebut.
Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar Badan Pengawas Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
"Banyak kegiatan di BUMN merupakan penugasan, tapi nggak pernah dijabarkan secara lebar, detail, mana penugasan yang memang feasible secara bisnis. Karena suka nggak suka kita merupakan korporasi," kata Erick.
Selain karena tidak feasible secara bisnis justru bagi direksi dari BUMN yang mendapatkan penugasan ini untuk mengambil kesempatan.
"Kita selalu menekankan kepada semua bahwa ini harus melalui bisnis proses yang baik. Ketika kita ditugaskan membangun misalnya sebuah rumah sakit, terlepas ada Covid tetap investasinya harus dihitung, efisiensi harus dihitung tapi kita juga challenge sesudah covid-19 ini harus diapakan," jelasnya.
Untuk itu, Kementerian BUMN telah mengkomunikasikan hal ini dengan kementerian terkait yang memberikan penugasan tersebut untuk memberikan aturan yang lebih jelas mengenai penugasan tersebut, seperti tanggungan beban pelaksanaan tugas atau bisa dijadikan investasi dan dijalankan sendiri oleh BUMN tersebut.
Dia mencontohkan ketika BUMN ditugaskan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun mobil lab BSL 2 (Biosafety Level 2) telah dilakukan penilaian agar investasi yang dilakukan BUMN ini menjadi lebih berkelanjutan ke depannya.
"Kemarin bangun BSL lab 2 yang kita kirim ke beberapa daerah untuk bantu daerah itu. Kita sudah bilang oke, kita bikin mobil BSL lab 2, tapi setelah Covid ini untuk apa. Turunan-turunan ini kita coba pertajam supaya ada sustainability investasi," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Saat Erick Khawatir Keberlanjutan Kepemimpinan BUMN Terputus
(hoi/hoi)