
Pak Jokowi, Hutama Karya Minta Tambahan PMN Rp 19 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan konstruksi PT Hutama Karya (Persero) bakal mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) yang tengah digarapnya.
Tambahan PMN ini diajukan lantaran perusahaan masih mengalami tantangan dalam pemenuhan pendanaan tol tersebut. Hingga saat ini pemenuhan telah dilakukan melalui PMN, penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan tambahan PMN ini akan melengkapi pendanaan yang tahun ini akan diterima yang juga bersumber dari PMN senilai Rp 6,2 triliun yang dianggarkan pada APBN 2021.
"... Selain itu, perusahaan saat ini sedang mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 19 triliun kepada pemerintah," kata Fauzan dalam siaran persnya, Jumat (29/1/2021).
Sedangkan di tahun lalu perusahaan menerima PMN senilai Rp 3,5 triliun ditambah dengan Rp 7,5 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Hal serupa juga sebelumnya disampaikan oleh Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian bahwa untuk JTTS masih membutuhkan dukungan PMN hingga Rp 60 triliun lagi.
Dipaparkan bahwa kebutuhannya mencakup biaya lahan paling tidak sebesar Rp 55 triliun atau Rp 13,8 triliun untuk penyelesaian pembangunan jalan tol sampai dengan 2024 mendatang. Sementara pendanaan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 5,9 triliun.
Lalu dukungan pemerintah untuk backbone Trans Sumatera sebesar Rp 148 triliun dan alternatif sumber pendanaan lain di luar APBN untuk penyelesaian ruas jalan tol sampai 2024, termasuk dengan loan, SBSN, availability payment.
"Tol Trans Sumatera ini tantangan, kita sudah ajukan blue book US$ 3 miliar untuk kita proses loan atau sekitar Rp 42 triliun untuk dukungan Trans Sumatera ini. Ini agak unik bangunan hukumnya dulu adalah penugasan kepada Hutama Karya, dukungan negara bukan konstruksi tapi dengan PMN," kata Hedy.
"Sampai sekarang sedang berjalan ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sekitar Rp 60 triliun. HK tidak dipenuhi PMN-nya proyek konstruksi yang berjalan itu bisa berhenti. Saat ini sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait bagaimana cara menutup kekurangan Rp 60 triliun ini bisa dicairkan cepat," imbuhnya.
(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tahap 1 Ruas Tol Sumatera Diproyeksi Selesai Akhir 2022