Tegas! Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar HPM Nikel

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian ESDM meneybutkan bahwa pemerintah RI telah membentuk Satgas harga patokan mineral (HPM) Nikel yang ditujukan untuk memberikan keadilan antara perusahaan penambang dan smelter. Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif menyebutkan bahwa semua perusahaan penambang dan smelter harus mematuhi aturan ini, dan jika masih ditemukan praktik pembelin harga yang rendah maka akan diambil tindakan sesuai ketentuan, mulai dari pencabutan fasilitas fiskal hingga pencabutan ijin usaha.

Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dengan Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Rabu, 23/09/2020)