Garuda Tunggu Pinjaman Rp 8,5 T Cair, Kenapa Lama?

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen maskapai BUMN penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengungkapkan terus melakukan diskusi intensif dengan pemerintah selaku pemegang saham perusahaan guna memperoleh dukungan yang diperlukan perseroan di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam sektor penerbangan.

Mitra Piranti, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, menjelaskan selain diskusi intensif dengan pemerintah soal dukungan, Garuda juga terus melakukan negosiasi kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga.

Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perusahaan serta merespons dampak Covid-19 yang terjadi saat ini.

"Perusahaan telah melakukan upaya optimalisasi operasional guna menyelaraskan supply dengan market demand melalui beberapa langkah insiatif di antaranya melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat (lease holiday) dan memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan," katanya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/9/2020).

Selain itu, perseroan juga mengusahakan financing dari perbankan dalam dan luar ataupun pinjaman lainnya, serta melakukan program efisiensi biaya dengan tetap memprioritas keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanan.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR RI sudah sepakat untuk memberikan dana talangan atau dana investasi pemerintah kepada GIAA dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dalam bentuk obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB).

Dalam dana talangan dengan skema MCB ini, Garuda Indonesia akan mendapatkan sebesar Rp 8,5 triliun dan Krakatau Steel senilai Rp 3 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker), Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Aria Bima mengatakan penyaluran dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini dalam bentuk investasi pemerintah ini dipilih sebab perusahaan ini tak 100% dimiliki oleh pemerintah.

"... sepakat dana pinjaman utang ke PMN kecuali Garuda dan Krakatau Steel menggunakan MCB [mandatory convertible bond]. Alasannya Garuda dan Krakatau Steel karena sama-sama ada saham publiknya, jadi untuk MCB itu kita tetapkan untuk Garuda dan Krakatau Steel," kata Aria, Rabu (15/7/2020).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan peruntukan dana ini masih dibicarakan oleh manajemen. Peruntukkannya baru akan final ketika perusahaan menerbitkan instrumen ini nantinya.

Mestinya [buat operasional], tapi belum final. Masih didiskusikan," kata Irfan kepada CNBC Indonesia. Namun demikian, Irfan menegaskan bahwa penerbitan instrumen ini harus tetap dilakukan di tahun ini.

Obligasi konversi sederhananya adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari suatu perusahaan penerbit obligasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kementerian masih mencari solusi terbaik untuk memberikan suntikan kepada kedua perusahaan ini karena pertimbangan GIAA dan KRAS perusahaan publik.

"Kalau Garuda dan KRAS, memang ini yang mekanismenya memang cari solusi yang baik, karena kebetulan kedua perusahaan ini kan Tbk yang pemiliknya sendiri pasti pemegang saham publik atau minoritas," kata Erick.

Kemudian, skema dengan menggunakan MCB ini saat ini tengah dibahas oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja mengatakan skema yang paling mungkin saat ini adalah menggunakan two step loan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI. Nantinya pemerintah akan menyalurkan dana kepada perusahaan ini, lalu SMI akan membeli MCB yang diterbitkan kedua perusahaan.

"Jadi, contoh SMI, pembicaraan saat ini untuk PT KAI dan GIAA itu akan menggunakan SMI, di mana pemerintah akan melakukan investasi atau penempatan dana di SMI, kemudian SMI akan melakukan pembelian MCB GIAA atau memberikan pinjaman modal kerja kepada KAI. Jadi two step loan dan ini belum final, masih proses," kata Kartika dalam kesempatan yang sama di DPR.

Dia mengungkapkan, penempatan dana investasi pemerintah ini telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah.

Mitra Piranti melanjutkan, ada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek milik perseroan dan entitas anak senilai US$ 2.434.243.960.

Sementara juga karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh pemotongan gaji, penyesuaian shift/hari/jam kerja, dan lainnya) mencapai 5.989 orang. Jumlah karyawan tetap dan tidak tetap saat ini mencapai 7.341 orang, dengan jumlah PHK sebanyak 146 orang.

Dia menjelaskan, pendapatan penumpang berkontribusi lebih dari 80% dari total pendapatan Garuda Indonesia, dengan adanya penurunan trafik yang cukup signifikan, maka dibutuhkan strategi untuk mengantisipasi turunnya demand dari penerbangan berjadwal melalui insiatif efisiensi serta optimalisasi lini bisnis carter dan kargo.

"Mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan baik penerbangan domestik maupun internasional dan mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya yang terkait dengan penanganan Covid-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, alat kesehatan."

Selain itu, mengoptimalkan layanan carter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri serta membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negara masing-masing dan layanan charter untuk pengangkutan kargo.

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Garuda Indonesia (GIAA) Mau Tambah 8 Pesawat, Keluarkan Kocek Segini