Ini Rencana PGN dari Efisiensi Hingga Program Jargas

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI memaparkan dalam 5 sampai 10 tahun terakhir biaya operasi mengalami pembengkakan, sehingga perlu dilakukan efisiensi.

Caranya dengan integrasi sistem sistem pipeline hulu dan hilir terintegrasi pipa PGN, Pipa Pertagas, sehingga dengan cara ini khususnya di Jawa Barat akan bisa membantu meneruskan biaya operasi karena didapatkan manfaat harga tertimbang di biaya pengangkutan.

"Hal ini saya setuju dengan masukan lainnya untuk lakukan inovasi karena tidak ada pilihan bagi kami. Jadi nanti tidak hanya jualan bahan bakar kami usulkan masuk portofolio hilir masuk ke industri petrokimia," ungkap Direktur Utama PGN Suko Hartono dalam rapat di Komisi VII, Senin, (06/07/2020).

Sehingga gas bisa dimanfaatkan menjadi methanol ke Dimethyl Ether (DME) dan seterusnya, lalu amonia dan turunannya. "Kami batasi portofolio 5-15% karena itu bukan bisnis kami, itu bisnis kerja sama degan subholding kilang. Kami melihat kami bisa meningkatkan volume dan kami tahu bisnis di hilir," jelasnya.

Ia mengatakan PGN masuk portofolio hilir di petrokimia, di methanol, dan DME karena bisa gantikan LPG. Menurutnya saat ini sudah mulai dikerjakan, study akan selesai 2022- 2023.

"Kami akan manfaatkan gas murah dari Sumsel di Grissik, dari dari Jatim JTB ada juga dari tempat lain di Kalimantan dan sebagainya," katanya.

Menurutnya inovasi lain selain untuk petrokimia yakni bekerjasama dengan sektor yang bergerak di property. PGN sedang merancang untuk mewujudkan visi misi presiden yakni 4 juta rumah tangga.

Tidak hanya memasang gas dari sumber gas terdekat karena tidak semuanya bisa dilakukan, PGN akan membuat kawasan rumah tangga menegah atas menggunakan ISO Tank LNG dan CNG. Masuk ke perumahan, akan dipasang pipa-pipa tersebut secara masif dan akan dikerjasamakan dengan badan usaha atau pengembang.

"Proyek Jargas murah tapi infrastruktur itu mahal. Kira-kira kalau saya gunakan tanki setara BBM, satu rumah tangga rumah tangga 30 meter kubik atau dua tabung LPG. Kalau saya punya pelanggan 1.000 itu setara tangki BBM 30.000 itu sebulan. Minimal 1.000 bisa dijalankan sehingga nanti akan tumbuh," jelasnya.

Ia menjelaskan, cara untuk menaikkan keekonomian yakni menggunakan meteran smart meter. PGN, imbuhnya, punya anak usaha Pgascom, pihaknya akan pasang pipa menggunakan fiber optik untuk kontrol laju arus dan sebagainya.

"Kami pasang LNG storage depan perumahan, kami pasang infrastruktur pipa sekalian monitoring fiber optik. Tapi ternyata bisnis ini luar biasa, kami lakukan tambahan menjual produk internet data dan televisi nanti muncul gasnet, jualan gas bonus internet dan TV. Pemasangan fiber optik cost termahal, di galian itu sudah kami satuan tadi dari pipa," katanya.

Suko berharap badan usaha lain swasta, pengembang tertarik bekerjasama dengan PGN. PGN yang akan supply gas, badan usaha lakukan investasi di infrastrukturnya. Hal tersebut sudah dilakukan di beberapa kota khususnya Batam.

"Jadi uji coba pipa transmisi ada sistem kontrol ada. Jadi nanti di rumah-rumah pakai nggak pakai dapat TV bayar Rp 300 - 500 ribu. Kita udah menghitung semua," katanya.

Kesepakatan di DPR

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk membahas dua hal. Pertama, Roadmap jargas kota dan pipa transmisi. Kedua, Kegiatan pengangkutan gas bumi niaga dan transporter pasca turunnya harga gas.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian ditutup dengan enam poin kesimpulan yang telah disepakati.

Pertama, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PGN Tbk mengupayakan pengembangan sambungan jargas rumah tangga di kota-kota yang berada di wilayah jalur pipa transmisi.

Kedua, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PGN Tbk untuk melakukan strategi dan inovasi-inovasi bisnis di bidang gas bumi dalam meningkatkan kinerja PT PGN Tbk di masa yang akan datang

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk dalam mengupayakan perbaikan keekonomian pengelolaan jargas penugasan pemerintah yang dilakukan oleh PT PGN Tbk. "Melalui pemberian alokasi gas rumah tangga dengan harga khusus yang kompetitif," paparnya.

Keempat, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT PGN Tbk agar pemerintah memberikan insentif sehingga penerapan harga jual gas bumi untuk industri tertentu dapat menunjang keekonomian dan keberlanjutan badan usaha gas bumi.

Kelima, Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk untuk menjadi aggregator gas bumi Indonesia yang akan mengelola seluruh alokasi gas bumi domestik dari pemasok dalam negeri dan menyalurkannya langsung kepada pengguna akhir rumah tangga, transportasi komersial, industri dan pembangkit listrik melalui infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikan.

"Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PGN Tbk untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 Juli 2020," ungkapnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PGN Tetap Melayani Pelanggan Jargas Dengan SOP Ketat