DPR Panggil Bos-bos BUMN, Bahas Dana PEN Rp143,63 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143,63 triliun.


Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan rapat ini ditujukan untuk meminta penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari pemerintah. Hal itu terkait dengan dana yang digelontorkan jumlahnya tidak kecil.

"Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detail. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).


Adapun dana yang dimaksud diberikan dalam bentuk pencairan utang pemerintah senilai Rp 108,48 triliun. Pembayaran ini akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar.

Baca: Setoran Dividen BUMN 2021 Bakal Seret, Bisa Anjlok Dalam


Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita KArya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).


Kemudian ada PMN sebesar Rp 15,5 triliun yang akan diterima oleh PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT PNM (Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.

Lalu dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Adapun rapat ini dihadiri oleh seluruh direktur utama dan jajaran direksi lainnya dari 17 BUMN tersebut.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Diam-diam ke KPK, Ini Daftar BUMN yang Dikawal Erick Thohir