PLN Mau Terbitkan Global Bonds, Catat Ratingnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Fitch Ratings menetapkan peringkat untuk program penerbitan surat utang jangka menengah atau Medium Term Note (MTN) yang berdenominasi dolar AS tanpa jaminan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN) pada 'BBB' dengan outlook stabil. 

Peringkat PLN disamakan dengan peringkat Indonesia yaitu 'BBB' dengan outlook stabil, berdasarkan ekspektasi akan kemungkinan dukungan yang 'sangat kuat', sejalan dengan kriteria pemeringkatan Fitch's Government-Related Entities (GRE).

Sementara Profil Kredit Mandiri (Standalone Credit Profile/SCP) PLN pada 'BB +' mencerminkan posisi monopoli perusahaan milik negara di sektor transmisi-listrik dan distribusi Indonesia, posisi dominan dalam pembangkit listrik, model bisnis berbiaya plus, dan profil keuangan moderat.

Fitch memperkirakan kegiatan ekonomi yang terbatas di tengah pandemi virus corona akan berkontribusi terhadap penurunan 10% dalam volume penjualan listrik pada tahun 2020 dari kenaikan 4,7% pada 2019. Fitch juga memperkirakan tarif listrik akan tetap beku sepanjang tahun.

Oleh karena itu, manajemen mengurangi belanja modal atau Capex (Capital Expenditure) menjadi Rp 53 triliun dari rencana sebelumnya Rp 80 triliun yang akan membantu meredam dampak dari penjualan yang lebih rendah dan pembekuan tarif pada profil keuangan PLN dan beban subsidi pemerintah.

Pemerintah juga akan mengeluarkan dana senilai Rp 48 triliun tahun ini sebagai dukungan likuiditas kepada PLN, terhadap piutang kompensasi perusahaan sebesar Rp 45 triliun pada akhir 2019, menurut manajemen.

Fitch melihat status, kepemilikan, dan kendali PLN oleh pemerintah Indonesia sebagai 'sangat kuat'. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki sepenuhnya PLN, menunjuk dewan pengurus dan manajemen seniornya, dan mengarahkan serta menyetujui investasi.

Fitch juga percaya ada kemungkinan besar bantuan pemerintah untuk PLN, yang menerima subsidi di bawah kerangka kerja yang sangat kuat sebagai imbalan dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik negara.

Sebagai langkah tersebut, pemerintah telah memberikan ekuitas sebesar Rp 6,5 triliun pada tahun 2019 dan PLN mengharapkan untuk menerima tambahan Rp 5,0 triliun pada tahun 2020. Pemerintah juga menjamin sekitar seperempat pinjaman PLN.

Sealin itu, Fitch menganggap gagal bayar atau default PLN dari implikasi sosial-politik 'sangat kuat'. Gagal bayar oleh PLN akan menyebabkan gangguan layanan karena perusahaan bertanggung jawab atas sebagian besar kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Default juga akan menyulitkan PLN untuk memasok bahan baku untuk pembangkit listrik.

Sementara kepercayaan investor sektor swasta terhadap ketersediaan daya akan terancam. Kami percaya default akan memiliki efek finansial 'sangat kuat' pada negara juga. PLN adalah salah satu peminjam utama Indonesia dan penerbit obligasi internasional dan domestik yang aktif.

Fitch mengharapkan PLN untuk tetap bergantung pada bantuan pemerintah untuk mempertahankan operasinya dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan harapan kami bahwa listrik akan terus dijual di bawah biaya untuk sebagian besar pelanggan. Negara menetapkan tarif PLN di bawah biaya pasokan listrik, rata-rata.

Perusahaan ini didukung melalui penggantian untuk pengeluaran uang, yang memungkinkan PLN untuk memulihkan biaya operasi dan pembiayaan, memperoleh margin yang telah ditentukan setiap tahun dan sebagian untuk menutupi biaya investasi.

Sementara itu, EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) PLN akan negatif jika bukan karena subsidi dan pendapatan kompensasi, yang digabungkan berjumlah sekitar Rp 74 triliun pada 2019 terhadap EBITDA yang sebesar Rp 73 triliun sebelumnya.

PLN juga telah menerima bantuan pemerintah dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman dua langkah dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya.

Fitch berharap ini terus mempertimbangkan rencana investasi PLN. Negara memiliki rencana untuk pindah ke mekanisme pembayaran subsidi yang ditargetkan langsung ke pelanggan, tetapi kami belum memasukkan faktor ini ke dalam peringkat kasus kami karena kami memperkirakan keterlambatan dalam implementasinya.

Sementara subsidi yang termasuk pendapatan kompensasi naik sebesar 4% pada tahun 2019 karena volume penjualan listrik yang lebih tinggi dan kenaikan biaya pasokan listrik per unit terhadap pembekuan tarif listrik.

Pemerintah telah mencabut sbusidi tarif listrik yang dibebankan oleh PLN dari Juli 2017 hingga akhir 2019, dengan periode yang mencakup pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan presiden pada April 2019 lalu untuk mendukung daya saing industri dan pendapatan dari pemakaian rumah tangga.

Pencabutan subsisdi juga berlanjut akibat pandemi tetapi manajemen mengharapkan tarif meningkat pada tahun 2021.

 

TIM RISET CNBC INDONESIA

(har/har)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Untuk Pertama Kali, Fitch Ganjar Freeport Dengan Rating BBB-